Mary Jane dan 5 Terpidana Mati Bali Nine Dipulangkan ke Negara Asal, Apa Timbal Baliknya?

KPK Panggil Kadishub Jatim Terkait Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (SPR).

oleh Nanda Perdana Putra diperbarui 02 Agu 2019, 13:34 WIB

Diterbitkan 02 Agu 2019, 13:34 WIB

KPK Rilis Indeks Penilaian Integritas 2017

Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Fattah Jasin terkait dugaan suap APBD Kabupaten Tulungagung 2015-2018. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ketua DPRD Tulungagung Supriyono (SPR).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SPR," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat (2/8/2019).

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000 selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo, terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000 000 dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017 sebesar Rp 500.000.000 setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 Milyar.

Penerimaan yang diduga untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 750.000.000 sejak 2014 hingga 2018. Fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Vonis Syahri Mulyo

Kasus Dugaan Suap, Bupati Tulungagung Nonaktif Diperiksa KPK

Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo (kanan) tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/10). Syahri diperiksa sebagai tersangka untuk pengembangan kasus dugaan suap dari pengusaha Susilo Prabowo. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Syahri Mulyo sendiri sudah divonis 10 tahun dalam kasus suap proyek peningkatan jalan.

Atas dugaan tersebut, tersangka Supriyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 8 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangcundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 10 pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lanjutkan Membaca ↓