Jokowi: Kita Tidak Kompromi dengan Aparat yang Ingkari Pancasila

Jokowi menekankan budaya kerja aparat harus berubah dalam melayani masyarakat.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 16 Agu 2019, 13:57 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2019, 13:57 WIB
Jokowi Berbaju Sasak
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019). Setelah sidang tahunan MPR 2019 berakhir, agenda berlanjut ke sidang bersama DPD-DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan, pemerintah tidak akan berkompromi dengan aparat yang mengingkari Pancasila. Jokowi menekankan budaya kerja aparat harus berubah dalam melayani masyarakat.

"Kita tidak kompromi dengan aparat yang mengingkari Pancasila. Kita tidak kompromi aparat yang tidak melayani, yang tidak turun ke bawah," ujar Jokowi saat berpidato dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (16/8/2019).

Menurut dia, peningkatan kualitas dan kultur aparat mulai dari aparat negara, birokrat, TNI dan Polri dan pejabat BUMN, juga harus segera berubah. Namun, dia menyatakan masyarakat harus mengapresiasi aparat yang selalu menebarkan optimisme.

"Aparat yang melakukan smart shortcut dan yang sepenuh hati melayani rakyat," ucap Jokowi.

Sebelumnya, Presiden menyindir penegak hukum dalam pidato kenegaraannya saat sidang bersama DPD dan DPR. Dia menilai ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk soal pemberantasan korupsi.

Meski, lanjut dia, penegakan hukum yang 'keras' harus didukung. Juga penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ukuran Kinerja

Menurut Presiden, manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun. Manajemen tata kelola sangat berperan penting di sini. Termasuk dalam ukuran kinerja aparat pengawasan dan birokrasi pelaksana.

"Keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan. Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi," ujar Jokowi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya