Gerak Cepat Pemerintah Merespons Ancaman Perang Dagang Diacungi Jempol

Liputan6.com, Jakarta Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan memuji gerak cepat Presiden RI Prabowo Subianto dalam merespons perang dagang yang dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan langsung melakukan diplomasi ke para pimpinan negara-negara lain.

Prabowo diketahui melakukan sambungan telepon dengan sejumlah pemimpin dan kepala negara Asean usai kebijakan Trump. Ia berbicara dengan lima pemimpin dunia. Mereka adalah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan; Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim; Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong XVII Sultan Ibrahim; Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah; dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

“Patut kita apresiasi dan dukung. Negara-negara ini juga bisa diusahakan menjadi alternatif pasar ekspor yang lebih stabil dan tidak bergantung pada kebijakan proteksionis negara lain. Contohnya, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dengan negara-negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah,” ucapnya dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (6/4).

Menurut Iwan, perang dagang ini juga menjadi ujian Pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertama kepemimpinan mereka. Namun demikian, hal ini dinilai sudah diprediksi jauh-jauh hari oleh Prabowo akan segera terjadi.

“Buktinya, Prabowo sudah menyiapkan strategi ekonomi dan diplomasi yang memperkuat kedaulatan ekonomi dalam negeri, seperti dengan hilirisasi, memperkuat kemitraan dengan negara lain, mencetuskan Danantara agar investasi manufaktur tidak tergantung asing. Dengan fakta ini, artinya Prabowo sudah berpikir jauh ke depan,” jelasnya.

“Pemerintah harus menghadapinya dengan gagah berani demi melindungi kepentingan nasional, baik itu dengan strategi ekonomi yang matang maupun menggalang kekuatan dengan banyak negara melalui diplomasi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan negara di Asia Tenggara akan mengedepankan negosiasi dengan Amerika Serikat. Artinya, tidak akan ada pengenaan tarif tinggi balasan terhadap produk asal AS.

Dia menjelaskan, pejabat sektor perdagangan negara-negara ASEAN akan berkumpul pada 10 April 2025 mendatang untuk mengambil sikap terhadap kebijakan tarif tinggi Presiden AS Donald Trump.

Namun, kecenderungannya Indonesia Cs akan mengambil opsi negosiasi ketimbang memilih menerapkan kebijakan balasan atau retaliasi.

"Pemimpin atau Menteri Perdagangan akan bertemu tanggal 10 (April 2025), Pak Mendag mungkin akan hadir di sana, dimana ASEAN akan mengutamakan negosiasi, jadi ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Dia mengatakan hampir seluruh negara ASEAN tak akan membalas tarif tinggi Donald Trump. Kebijakan impor barang asal negeri Paman Sam pun akan diubah di beberapa negara sebagai bagian dari negosiasi.

"Hampir semua negara ASEAN tidak retaliat. Jadi Vietnam sudah menurunkan semua tarifnya ke nol, kemudian Malaysia juga akan mengambil jalur negosiasi, demikian pula Kamboja dan Thailand," terangnya.

Menko Airlangga juga melihat peluang dalam perjanjian perdagangan bilateral dengan AS bertajuk Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). Dalam negosiasi, negara ASEAN akan menyesuaikan perjanjian dagang tersebut.

Bagi Indonesia, perlu penyesuaian perjanjian dagang itu karena ada beberapa poin yang tak lagi relevan.

"Indonesia dan Malaysia akan mendorong yang namanya Trade Investment, TIFA karena kita, TIFA sendiri secara bilateral ditandatangan di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi. Sehingga kita akan mendorong berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA," jelas dia.

"Jadi kita mengambil jalur yang sama. Kita akan mengambil jalur negosiasi. Jadi jalurnya yang kita samakan kemudian mekanisme, TIFA-nya kita samakan," tandas Menko Airlangga.

Vietnam-Thailand Kena Tarif AS Lebih Besar

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada sejumlah negara Asia Tenggara yang terkena tarif impor ke Amerika Serikat lebih tinggi dari Indonesia. Dia turut melihat peluang dari kondisi itu.

Diketahui, produk asal Indonesia dikenakan tarif 32 persen. Adapun, kisaran tarif bea masuk baru ke Amerika Serikat (AS) bagi negara Asia Tenggara berkisar 10-49 persen.

"Nah sebetulnya pengenaan terhadap negara-negara ASEAN juga relatif lebih tinggi dari kita yaitu Vietnam, Kamboja, kemudian juga Thailand. Yang lebih rendah dari kita adalah Malaysia, kemudian Filipina, dan Singapura," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (7/4/2025).

Rinciannya, Kamboja dikenakan tarif 49 persen, Laos terkena 48 persen, Vietnam terkena 46 persen, Myanmar terkena 44 persen, dan Thailand terkena 36 persen.