Jawa Barat, Provinsi dengan Penduduk Terbanyak di Indonesia pada Semester I 2020

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penduduk Indonesia pada semester I 2020 ini naik 0,77 persen. Oleh karena itu, pada 30 Juni 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 268.583.016 jiwa.

Direktur Jenderal Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, provinsi yang memiliki paling banyak penduduk adalah Jawa Barat, yakni 46.092.205 jiwa.

"Sedangkan yang paling banyak tingkat kota kabupaten adalah Kabupaten Bogor dengan jumlah 4.790.247 jiwa," kata Zufan dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (13/8/2020).

Sementara provinsi dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kalimantan Utara dengan 663.696 jiwa.

"Untuk tingkat kabupaten/kota, jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah 24.243 jiwa," tambah Zufan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dari 34 provinsi, terdapat 4 provinsi yang memiliki jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 39.584 jiwa daripada laki-laki.

Menyusul berturut-turut Nusa Tenggara Barat yang jumlah penduduk perempuannya lebih tinggi 4.632 jiwa ketimbang laki-laki; Sulawesi Selatan penduduk perempuannya lebih tinggi 58.663 jiwa dibanding laki-laki, dan Jawa Timur dengan penduduk perempuannya lebih tinggi 31.531 jiwa daripada laki-laki.

"Dari 34 provinsi, terdapat 30 provinsi yang memilliki jumlah penduduk laki-laki paling banyak ketimbang perempuan," jelas Dirjen Zudan.

Provinsi dengan jumlah laki-laki tertinggi dibandingkan dengan perempuan adalah Jawa Barat yang jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi 658.379 jiwa dibanding perempuan.

Total secara nasional, jumlah perbandingannya terdiri 135.821.768 penduduk laki-laki dan 132.761.248 penduduk perempuan.

"Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang dimaksud dalam UU Adminduk dapat digunakan sebagai basis data bagi perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal," tutur Mendagri Tito Karnavian.