Pengadaan Baju Dinas Rp 1,2 Miliar Dibatalkan, Ini Penjelasan Ketua DPRD Tangerang

Untuk anggaran penjahitan baju hingga Rp600 juta itu pun dikarenakan harga jasa jahit yang saat ini sudah mengalami kenaikan.

oleh Pramita Tristiawati diperbarui 10 Agu 2021, 20:35 WIB
Diterbitkan 10 Agu 2021, 20:35 WIB
Anggota DPRD Kota Tangerang batal membuat seragam senilai Rp 1,2 miliar
Anggota DPRD Kota Tangerang batal membuat seragam senilai Rp 1,2 miliar setelah memicu polemik dan kehebohan publik. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Gatot Wibowo memberi penjelasan terkait bisa membesarnya anggaran pengadaan seragam ke-50 anggota dewan tersebut hingga mencapai Rp 675 juta.

Menurutnya, berdasarkan keterangan pihak sekertaris dewan (sekwan), anggaran pengadaan pakaian dinas senilai Rp675 juta itu cukup besar, karena harga dari meterial bahan yang digunakan mengalami kenaikan.

"Kita waktu itu cuma bilang, bahannya yang bagus, wol nya yang bagus, itu saja. Disini saya luruskan, tidak ada menunjuk merek tertentu. Dan, anggaran itu muncul karena harga dari material atau kualitas bahannya sudah naik, belum lagi pajaknya," katanya, Selasa (10/8/2021).

Lanjutnya, adanya volume yang bertambah pun melandasi kenaikan anggaran dalam pengadaan baju dinas. Dimana sesuai dengan PP 18 tahun 2017, untuk pengadaan baju dinas hanya ada 4, yakni, pakaian dinas harian (PDH), pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH), dan untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

"Volume tahun ini bertambah, karena untuk yang PSL dalam lima tahun atau satu periode itu dua kali, makanya volume tahun ini bertambah, dari yang sebelumnya empat, jadi lima. Dan itulah anggaran naik," ujar dia.

Untuk anggaran penjahitan baju hingga Rp600 juta itu pun dikarenakan harga jasa jahit yang saat ini sudah mengalami kenaikan.

"Sekali lagi untuk saat ini memang harga banyak yang meningkat itu penjelasannya, tapi akhirnya memang kami putuskan untuk membatalkannya secara keseluruhan setelah mendengar segala masukan dari berbagai pihak," ungkapnya.

 

Gunakan Bahan Merek Internasional

Ilustrasi Baju Dinas DPRD kota Tangerang berbahan Louis Vuitton/dok. Unsplash Cody
Ilustrasi Baju Dinas DPRD kota Tangerang berbahan Louis Vuitton/dok. Unsplash Cody

Sebelumnya, pembatalan anggaran pengadaan baju dinas itu terdiri dari pengadaan bahan senilai Rp675 juta. Kemudian, pengadaan penjahitan baju senilai Rp600 juta.

Pengadaan baju dengan nilai itupun diketahui naik dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp312,5 juta.

Dimana, kenaikan itu disebabkan adanya pemilihan bahan yang lebih baik, bahkan bahan yang sama dengan standar merk internasional, seperti  Louis Vuitton untuk pakaian dinas harian (PDH), Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya