Jokowi: Saya Suka Desain Pakaian Adat Suku Baduy, Sederhana dan Nyaman Dipakai

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi memakai baju adat suku Baduy saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (16/8/2021). Jokowi mengaku suka dengan desain baju suku Baduy yang sederhana dan nyaman dipakai.

"Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simple dan juga nyaman dipakai," kata Jokowi saat mengakhiri Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin.

Adapun Jokowi mengenakan baju adat Baduy bewarna hitam lengkap dengan penutup kepala bewarna biru dan tas rajutan. Dia juga menyampaikan terima kasib kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkam baju tersebut.

"Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saijah, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini," ucap Jokowi.

Sidang Tahunan MPR RI juga dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia terlihat memakai pakaian adat Suku Mandar asal Sulawesi Barat.

Sebelumnya, Sidang Tahunan MPR tahun ini menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat. Acara dilaksanakan secara minimalis dengan pembatasan peserta dan pengaturan waktu menjadi lebih singkat.

Terkait pembatasan peserta, hanya ada 60 undangan yang akan hadir secara fisik. Adapun rincian 60 orang yang hadir secara fisik adalah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pimpinan DPR (5 orang), pimpinan MPR (10 orang), ketua fraksi/kelompok DPD (10 orang).

Ketua fraksi di DPR (9 orang), pimpinan DPD (4 orang), perwakilan subwilayah (4 orang), serta 4 pimpinan lembaga negara (Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY).

Menteri yang hadir adalah Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Marives, Menteri Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri.

Sementara 540 anggota DPR dan 124 anggota DPD, 103 duta besar/perwakilan negara sahabat, 8 pimpinan BPK, 9 jajaran Mahkamah Agung (MA), 7 orang jajaran Mahkamah Konstitusi (MK), 6 orang jajaran Komisi Yudisial (KY), dan 34 gubernur se-Indonesia akan hadir secara virtual.