Jokowi Akan Tempuh Jalur Hakum Terkait Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat: Itu Hak Konstitusional

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menyebutkan bahwa upaya Joko Widodo (Jokowi) untuk menempuh jalur hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Publik yang bertajuk, "Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi" yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis 24 April 2025.

"Ya itu langkah yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis. Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Dan selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden. Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik," kata dia dalam keterangan diterima.

Karyono mengatakan, langkah Jokowi sudah tepat yang tidak lain juga untuk menegakkan keadilan melalui jalur hukum yang penting untuk memulihkan reputasi.

"Bisa dikatakan bahwa ini adalah momentum bagi Pak Jokowi sendiri, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu, " jelasnya.

Apakah ada kemungkinan bahwa ada agenda lain dari kemunculan isu ijazah palsu ini? Karyono menilai bisa saja, mengingat residu kepentingan transisi politik paska pemilu 2024.

"Ya pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, hatters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi. Bisa jadi tujuannya untuk memisahkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo, bisa jadi juga untuk menciptakan destabilitas politik atau bisa jadi juga ada motif untuk kepentingan politik 2029. Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tukasnya.

Ia memprediksi bahwa residu antar kelompok kepentingan ini akan saling bertarung untuk mencari peluang politik menuju pemilu berikutnya.

"Ya saya menduganya juga begitu. Residu antar kelompok kepentimgan akan terus berlanjut hingga setiap kelompok dapat merasa aman untuk menjajaki peluang politik di pemilu 2029. Dan saat ini yang menjadi sasaran tembaknya memang Pak Jokowi, mengingat record beliau yang dinilai mempunyai kontribusi signifikan mengawal proses transisi politik dari dirinya ke Presiden Prabowo," pungkasnya.

Hadir di kegiatan itu, Pengamat Politik Boni Hargens, Koordinator Gerakan "IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, Pakar Kebijakan Publik dari Wellbeing Technology, Asep Kususanto, dan Analis Ekonomi Politik Mardiyanto.