Loyalis Anas Urbaningrum Dirikan PKN, Demokrat Tak Takut Kehilangan Suara

Kamhar menyebut Demokrat juga tidak khawatir dengan persiangan elektoral dengan partai manapun, termasuk PKN.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 01 Nov 2021, 14:40 WIB
Diterbitkan 01 Nov 2021, 14:40 WIB
Gaya Santai Anas Urbaningrum Saat Dipindahkan ke Lapas Sukamiskin
Terpidana kasus korupsi hambalang Anas Urbaningrum meninggalkan rutan KPK di Jakarta, Rabu (17/6/2015). Mantan Ketum Partai Demokrat itu dipindahkan penahanannya ke Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah loyalis mantan Politikus Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, bergabung dan mendirikan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). PKN tak hanya diisi mantan kader Demokrat, melainkan juga eks Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek Suardika.

Menanggapi hal tersebut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menyatakan tak ada kekhawatiran sama sekali di Demokrat terkait lahirnya PKN.

"Kami menyambut baik lahirnya partai-partai baru di panggung politik nasional, termasuk Partai Kebangkitan Nasional (PKN). Ini adalah manifestasi dari hak politik yang sebagian dari mereka adalah mantan kader Demokrat. Tak ada kekhawatiran sama sekali,” kata Kamhar saat dikonfirmasi, Senin (1/11/2021).

Kamhar menyebut Demokrat juga tidak khawatir dengan persiangan elektoral dengan partai manapun, termasuk PKN.

"Tak ada kekhawatiran akan terjadinya persaingan dengan terbentuknya PKN ini, termasuk secara elektoral,” ujar dia.

Selain itu, menurut Kamhar pihaknya juga menghormati keputusan Gede Pasek bergabung ke PKN. 

"Kami juga menghormati keputusan Bli Gede Pasek yang meninggalkan posisi sebagai Sekjen di Partai Hanura kemudian bergabung dan didaulat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara. Pilihan ini tentunya telah dipertimbangkan dan dikalkulasi secara matang,” kata dia.

 

Lebih Baik Dibanding Moeldoko

Menurut Kamhar, langkah yang diambil para kader Demokrat yang mendirikan PKN justru lebih ksatria dengan mendirikan partai baru, dibandingkan membajak partai yang telah berdiri seperti yang dilakukan Moeldoko.

"Itu pilihan jalan yang terhormat. Kami reskpek dengan politisi-politisi seperti ini. Bukan mengambil jalan pintas untuk “membegal” Parpol lain sebagai mana dilakukan KSP Moeldoko dan kaki tangannya yang memilih jalan pintas dengan cara-cara yang ilegal dan melawan hukum,” tandasnya.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya