NasDem: Ketua PBNU Harus Menjaga Komitmen Tidak Berpolitik Praktis

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, berpendapat, usulan penundaan Pemilu 2024 masuk akal.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 04 Mar 2022, 08:52 WIB
Diterbitkan 04 Mar 2022, 08:40 WIB
Sahroni
Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni. (Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, belakangan ternyata diamini Nahdlatul Ulama (NU).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf, berpendapat, usulan penundaan Pemilu 2024 masuk akal. Penilaian itu kata Yahya, didasari pertimbangan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan.

Menanggapi hal tersebut, Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, menuturkan, PBNU selama ini dikenal masyarakat sebagai organisasi yang mewadahi umat agar tidak terjun dalam politik praktis.

"Saya melihat sejak awal PBNU ini tidak terjun dalam politik praktis, begitu juga dengan kepemimpinan Gus Yahya, yang sejak awal meminta kadernya agar berkomitmen untuk tidak berpolitik praktis, dan saya sangat mendukung semangat ini," ucap Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Jumat (4/3/2022).

"Karenanya, kita harapkan hal ini konsisten diikuti oleh Gus Yahya dan seluruh kader NU di tanah air," imbuhnya.

Sahroni meminta PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk fokus pada pemberdayaan umat dan menjaga keutuhan bangsa. "NU pada dasarnya kan memang organisasi yang fokus terhadap pemberdayaan umat dan menjaga keutuhan bangsa, sehingga seharusnya memang PBNU tetap fokus pada hal-hal tersebut," ujarnya.

Ranah Politikus

KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut persoalan wacana penundaan Pemilu 2024 biarlah menjadi ranah politikus saja.

"Biarlah urusan wacana-wacana politik seperti ini diurus oleh pihak-pihak yang sudah merupakan domainnya, seperti para politisi," pungkas Sahroni.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya