Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menilai kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi ASN hingga sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi pelajar untuk mendukung gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN sebagai hal yang wajar.
"Untuk event-event tertentu wajar dong pemerintah daerah mengambil kebijakan-kebijakan untuk supaya nyaman," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Baca Juga
Heru mengatakan, indeks kemacetan di DKI Jakarta menyentuh 53 persen pada 2023. Sehingga, kata dia kebijakan jangka pendek yang kerap diputuskan efektif guna mengurai kemacetan saat acara-acara besar berlangsung.
Advertisement
"Terus kebijakan-kebijakan short time gitu ya? Jadi, coba bayangkan aktivitas orang di Jakarta itu sesuai dengan data antara 25 juta sampai 26 (juta) bahkan ada yang bilang 27 (juta)," jelas Heru.
"Kita nih beraktivitas nih termasuk bagian dari 25 juta sampai 27 juta pergerakan manusia yang ada di Jakarta. Kalau ya dibilang macet, ya sebanyak itu. Indeksnya sudah 53 persen, yah indeks kemacetan," sambung dia.
Menurut Heru kebijakan jangka pendek semacam ini juga kerap dilakukan negara-negara lain di dunia.
Heru Budi mengakui sering menemui hal tersebut saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri acara internasional di negara lain.
"Saya dampingi bapak presiden keliling-keliling di negara sana juga libur juga. Begitu ada kegiatan-kegiatan internasional mereka libur," ucap dia.
Langkah Antisipasi
Heru menyampaikan, kebijakan semacam ini diambil sebagai langkah antisipasi saat acara skala internasional dihelat.
Dengan begitu, ujar dia acara diharapkan dapat berlangsung dengan lancar.
"Mereka mengantisipasi segala sesuatu supaya kedua belah pihak, masyarakat nyaman dan yang berinteraksi kegiatan meeting internasional juga bisa berjalan dengan baik," kata Heru.
Advertisement