Ibas Demokrat: Kepala BIN Harus Jaga Netralitas dan Profesional

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan pemerintah untuk mengangkat Muhammad Herindra menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) baru. Kesepakatan didapatkan pada rapat paripurna DPR yang digelar Kamis (17/10/2024).

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus dapat bekerja dalam senyap, memiliki komitmen terkait netralitas menjaga kekuasaan, profesional, serta amanah untuk rakyat, bangsa, dan negara.

“Visi tajam calon Kepala BIN tegas, tepat, adaptif, jelas, akuntabel, modern,” kata Ibas melalui keterangan tertulis diterima, Kamis (17/10/2024).

Ibas menambahkan, berdasarkan evaluasi, Herindra dinilai layak menjadi Kepala BIN. Sebab, semua poin sudah memenuhi standar kriteria kelengkapan mulai dari profil, kemampuan manajerial, pengalaman non-intelijen dan intelijen, kesetiaan dan juga amanah pekerjaan.

“Tidak kalah penting, kerja sama dengan Presiden Terpilih juga: check!,” kata Ibas.

Ibas pun berpesan, sejumlah hal penting yang harus diperhatikan oleh Herindra jika sudah dilantik menjadi Kepala BIN adalah koordinasi dan komunikasi efektif antar-lembaga intelijen menjadi prioritas.

“Kabin harus mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam UU Intelijen, termasuk di dalamnya yaitu menjalankan kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien,” pesan Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat itu.

Ibas menegaskan, penting bagi BIN untuk menjaga netralitas. Agar dalam menjaga kekuasaannya, BIN tidak menjurus ke ranah politik dan sipil.

“Fokus utama BIN adalah menjaga keamanan negara, bukan terlibat dalam kepentingan politik. BIN diharapkan tetap fokus terhadap peran dan fungsi utamanya, yaitu tugas demi keamanan bangsa dan negara,” minta Ibas.

Terakhir, Ibas juga menyebut Kepala BIN yang baru harus dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat agar tidak membahayakan kedaulatan negara.

“Kepala BIN nanti harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak berdasarkan informasi yang salah karena dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara,” harap dia.

“Saya yakin Pak Herindra, kewenangan BIN harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu,” Ibas menandasi.

Sebagai informasi, Herindra saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Dia diusulkan Presiden Jokowi untuk memimpin BIN menggantikan posisi Budi Gunawan yang akan mengakhiri masa jabatannya.

Rencananya, Herindra akan dilantik sebagai kepala BIN bersamaan dengan para menteri di kabinet Prabowo-Gibran.