Interupsi Paripurna, Fraksi PKS Minta DPR Bentuk Pansus Kasus Pagar Laut

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/1/2025).

Fraksi PKS meminta pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mendalami kasus pagar laut misterius sepanjang 30,16 kilometer di pesisir utara Kabupaten Tangerang.

"Fraksi PKS mengusulkan untuk meminta pimpinan DPR membentuk pansus terkait dengan kasus pemagaran laut untuk mendukung upaya tata kelola laut yang lebih bertanggung jawab," kata Riyono dalam interupsinya.

Fraksi PKS juga mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat pesisir, khususnya nelayan dengan memastikan mereka tetap memiliki akses untuk melaut tanpa hambatan akibat pemagaran laut ilegal.

"Mengusut tuntas kasus pemagaran laut agar tidak menjadi preseden buruk dalam upaya penegakan hukum dan tata kelola lautan di Indonesia," ujarnya.

PKS meminta pemerintah harus tindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pemagaran ilegal harus diambil guna menjaga keadilan dan keberlanjutan sektor perikanan nasional.

"Demikian instruksi yang kami sampaikan semoga pemerintah segera bisa mengambil langkah-langkah untuk kepentingan masyarakat dan keberlanjutan sumbe daya laut kita," pungkasnya.