Sekjen PKS Catat 3 Poin Dukung Kebijakan Pemerintah di Tingkat DPRD

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta anggota legislatif atau legislator di daerah bisa membantu pemerintah dalam pembangunan. Menurut dia, sebagai kader dan anggota legislatif, kader PKS memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

“Tentunya tanggung jawab ini berlaku untuk daerah kita masing-masing. Posisi kita di DPRD bukan sekadar amanah politik, tetapi juga ibadah dan perjuangan untuk menghadirkan kebijakan publik yang bermutu dan berpihak kepada rakyat,” kata Habib Aboe dalam keterangan pers diterima, Senin (17/2/2025).

Habib Aboe mendorong, agar kadernya di legistlatif daerah tidak ada keraguan bila pemerintah memiliki kebijakan pro rakyat.

“Oleh karenanya, kita dukung seluruh kebijakan pemerintah yang pro rakyat,” ungkap pria yang kini duduk sebagai Anggota Komisi III DPR tersebut.

Habib Aboe menyampaika , ada tiga poin penting yang harus dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai Anggota legislatif DPRD yang bermutu untuk Indonesia maju. Pertama, harus memahami dan bisa menerapkan pinsip kebijakan publik.

“Sebagai anggota legislatif, kita memiliki peran utama dalam tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, kita harus memahami prinsip dasar kebijakan publik yang baik yakni efektif, efisien, responsiv dan harus akurat,” jelas Habib Aboe.

Kedua, lanjut Habib Aboe, sebagai anggota legislatif haruslah bermutu. Untuk itu, kader PKS harus selalu meningkatkan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan.

“Kita tidak boleh puas hanya dengan menjadi anggota DPRD, tetapi harus terus meningkatkan kapasitas diri. Aleg yang bermutu harus memiliki literasi kebijakan, kemampuan komunikasi politik, serta pemahaman mendalam tentang persoalan daerah masing-masing,” harap dia.

Habib Aboe mengingatkan, tantangan di Bali Nusra sangat kompleks, mulai dari pariwisata, infrastruktur, kesejahteraan nelayan, pertanian, hingga penguatan ekonomi lokal.

“Anggota legislatif dari PKS harus memperbanyak riset, berdiskusi dengan pakar, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan,” wanti Wakil Rakyat Dapil Kalsel 1 ini.

Ketiga, Habib Aboe menyatakan anggota legislatif PKS harus mengedepankan politik pelayanan dan keberpihakan kepada Rakyat. Sebab, PKS adalah partai yang mengusung politik pelayanan.

“Politik pelayanan bukan sekadar retorika, tetapi harus diwujudkan dalam program nyata seperti Mengawal anggaran daerah agar lebih berpihak pada kesejahteraan rakyat atau Memperjuangkan kebijakan yang mempermudah akses pendidikan dan kesehatan,” dia menandasi.

Sebagai informasi, pesan dituturkan Habib Aboe disampaikan kepada seluruh Anggota DPRD dari PKS di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra) saat Bimtek di Jakarta, Minggu 16 Februari 2025.

Diketahui, pada wilayah Balinusra kader PKS yang duduk di DPRD provinsi, kota dan kabupaten berjumlah 65 orang. Jumlah itu meningkat sebanyak periode sebelumnya yang hanya 63 orang.