100 Hari Prabowo-Gibran di Pendidikan: Mendikdasmen Paling Gaspol, Mendikti Disorot Imbas Demo ASN

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjalani 100 hari kerjanya pada 28 Januari 2025. Berbagai program sudah dijalankan pemerintah di tiga bulan pertamanya, termasuk program di bidang pendidikan.

Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku mitra kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengan (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti-Saintek) menyampaikan beberapa catatan terkait dan apresiasi. Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menyebut Mendikdasmen cukup sukses menjalan program 100 hari kerja.

Menurunya, banyak kebijakan yang berpihak kepada anak dan guru sehingga pembelajaran sekolah semakin kondusif.

"Besar harapan berbagai program baik ini terus dilanjutkan terutama dengan memprioritaskan  persoalan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah yang terdampak bencana,” kata Hetifah, Jumat (24/1/2025).

Hetifah mengapresiasi, adanya program peningkatan kesejahteraan guru dan percepatan  peningkatan pembelajaran siswa dari level PAUD hingga SMA. 

"Diantaranya peningkatan kesejahteraan guru melalui tunjangan sertifikasi pendidik, redistribusi guru ASN, penyederhanaan pengelolaan kinerja GTK, pelatihan guru BK dan kompetensi guru kelas, hingga upaya percepatan sertifikasi pendidik dengan kelulusan PPG dalam kurun November-Desember 2024 yang mencapai 605.650 guru,” kata dia.

Selain itu, terdapat program percepatan lainnya seperti Gerakan 7 Kebiasan Anak Indonesia Hebat, Senam Indonesia Hebat, penguatan literasi berbasis PISA, pelaksanaan ekonomi kejuruan melalui forum kebijakan hingga peningkatan SMK melalui pengajaran berbasis pabrik, SMK Pusat Keunggulan, dan Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha.

Herifah berharap anggaran besar sesuai mandat konstitusi untuk minimal 20% dari APBN harus terus digunakan dengan sebaik-baiknya.

"Besar harapan Kemendikdasmen yang mendapatkan alokasi anggaran 33,5 triliun di tahun 2025 dapat memanfaatkannya dengan baik untuk kemajuan pendidikan Indonesia,” ungkap Hetifah.

Meski demikian, Hetifah meminta Mendikdasmen tetap fokus pada program prioritas ke depan yaitu, penguatan pendidikan karakter; wajib belajar 13 tahun dan pemerataan kesempatan pendidikan; peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraaan guru; pengembangan talenta dan prestasi; pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan; dan pembangunan kebahasaan dan kesastraan.

Sementara itu, pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga menilai kinerja 100 hari Kabinet Prabowo - Gibran secara umum memang menunjukkan kontradiksi. Mengacu pada hasil survei Litbang Kompas dan Center of Economic and Law Studies (Celios).

Survei Litbang Kompas menemukan mayoritas (80,9%) responden mengaku puas terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran. Sementara hasil survei Celios justru menunjukkan sebaliknya.

Jamiluddin menyebut kinerja bidang pendidikan, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kinerja menterinya mendapat penilaian terbaik. 

"Hal itu terjadi karena salah satu Program 100 hari Prabowo-Gibran berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru. Program ini mendapat penilaian baik oleh masyarakat, khususnya para guru baik guru negeri maupun guru swasta,” kata Jamiluddin.

Namun demikian, lanjutnya, penilaian masyarakat berbeda terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro. 

"Menteri satu ini dinilai negatif setelah di demo pegawainya. Hanya saja, penilaian negatif terhadap Satryo  bukan terkait kinerjanya sebagai menteri. Penilaian itu terkait adab seorang menteri terhadap pegawainya,” ungkapnya.

Menurut Jamiluddin, persoalan adab menjadi penting karena Satryo sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Tekonologi, yang seharusnya menjaganya dalam bersikap dan bertindak. 

"Satryo seharusnya terdepan menjadi teladan dalam menjaga adab,” kata dia.

Selain itu, Jamiluddin menilai bidang pendidikan seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Hal itu dimungkinkan karena anggaran di bidang pendidikan pada 2025 sebesar Rp 724,3 triliun.

Anggaran sebesar itu cukup untuk meningkatkan kualitas guru/dosen, mempertajam kurikulum, meningkatkan prasarana dan prasarana pendidikan (gedung belajar/kuliah, laboratorium, dan perpustakaan), dan update sistem pendidikan,” kata dia.

Bidang pendidikan dapat mengalokasikan anggaran berdasarkan skala prioritas. Anggaran tersebut tidak sekedar untuk pemerataan pendidikan, tapi sudah pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mencapai generasi emas tahun 2045,” pungka Jamilludin.