Ahmad Yani PPP: Ada `Matahari Kembar` di Kemenkumham

Aksi kabur ratusan napi yang berujung kerusuhan dan tewasnya 5 orang yang terjadi di Lembaga Permasyarakatan (LP) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, mencengangkan banyak pihak. Kerjasama antara Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin dan Wamenkumham Denny Indrayana dinilai kurang baik. Apalagi, SBY pertamakali mengetahui peristiwa itu dari media.

"Presiden SBY dapat segera mengakhiri `2 matahari kembar` di Kemenkumham dengan mencopot Wamenkumham Denny Indrayana. Tujuannya agar kerja menteri lebih fokus dan terarah," kata anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Ahmad Yani di Jakarta, Minggu (14/7/2013).

Ada yang bermasalah pada internal lembaga Kementerian Hukum dan HAM. Seharusnya, kata dia, Presiden mendapat informasi pertama kali dari pihak Kemenkumham. "Betapa kementerian tidak memiliki responsibility (tanggung jawab) dan tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan yang terjadi," cetus Yani.

Menurut Yani, seharusnya kerusuhan di Lapas Gusta tidak terjadi. Apalagi Wamenkumham Denny Indrayana terbilang cukup aktif dalam melakukan sidak ke lapas-lapas.

"Pertanyaannya, mengapa hingga muncul peristiwa di LP Tanjung Gusta? Jadi sidak selama ini hanya bermotif untuk pencitraan Denny Indrayana saja," tuding Wakil Ketua Fraksi PPP itu.

Kerusuhan yang pada awalnya dipicu oleh matinya aliran air dan listri di LP Tanjung Gusta ini menewaskan 5 jiwa. Sebanyak 3 orang merupakan napi dan 2 lainnya adalah sipir penjara.

Dalam rapat terbatas mendadak, Presiden SBY mengaku mengetahui bentrokan LP Tanjung Gusta bukan dari laporan Menkumham Amir Syamsuddin. SBY justru mengetahui informasi itu dari media.

"Saya justru lebih dahulu mengikuti tayangan media massa. Utamanya sejumlah televisi internasional sudah menayangkan, sudah meliputnya dibandingkan informasi yang saya dapatkan dari sistem," ujar SBY dalam rapat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, kemarin.

Denny menyebut kapasitas Tanjung Gusta sangat berlebih. Diduga, kapasitas berlebih itu menjadi salah satu pemicu bentrokan. "Jumlah itu melebihi kuota sampai 247 persen, dari kapasitas maksimal lapas yang seharusnya hanya 1054 orang," kata Denny Indrayana, Kamis 11 Juli lalu.  (Ndy/Ism)