Hanura: Kasus Beras Vietnam Bukti Wibawa Pemerintah Dipermainkan

Ketua Fraksi Hanura DPR Sarifuddin Sudding menilai kasus impor beras Vietnam yang saat ini terjadi menunjukkan rendahnya kewibawaan pemerintah. Karena kebijakan penting dipermainkan dengan memanfaatkan celah untuk kepentingan bisnis dengan mengorbankan masyarakat, terutama petani penghasil beras.

"Kasus beras ini semakin membuktikan pemerintah mudah dipermainkan, bahkan oleh para importir yang pada dasarnya sama dengan para spekulan," kata Sudding dalam pesan singkatnya kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (5/2/2014).  

Anggota Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum ini juga menyayangkan, karena hingga hari ini, kejelasan proses perizinan impor hingga siapa yang bertanggung jawab masih belum jelas.

"Padahal, celah aturan dimanfaatkan untuk memasukkan komoditas primer seperti beras, dan harganya bisa lebih murah dari harga pasaran. Parahnya lagi dua kementerian, Perdagangan dan Pertanian tidak padu menjelaskan masalah ini," tuturnya.

Karena itu Sudding berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera turun tangan menyelesaikan masalah ini. Pemerintah tidak boleh melihat kasus ini terbatas pada mekanisme impor saja, tetapi mencermati dampak beredarnya beras impor tersebut terhadap harga beras produksi petani Indonesia.

"Harga beras produksi petani kita berisiko tertekan dan pendapatan mereka turun. Jika ini dibiarkan, ke depan para pedagang akan makin berani dan meremehkan pemerintah," tegas Sudding.

Sebelumnya, ditemukan beras asal Vietnam yang beredar di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur. Jenis beras tersebut masih simpang siur antara termasuk kategori beras premium atau medium.

Kejanggalan juga terlihat dari harga yang lebih rendah Rp 500 daripada harga produksi lokal. Padahal produksi beras nasional tercatat surplus 5,4 juta ton karena ketersediaan mencapai 39,8 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sebanyak 34,4 juta ton.  (Adm/Eks)

Baca juga:
Kisruh Beras Impor Terkait Tahun Politik?
Firman Golkar: Gita Mundur karena Ada Persoalan, Bukan Konvensi
Akbar Tandjung: Gita Harus Selesaikan Soal Impor Beras Vietnam