Artis Kirana Larasati Mundur dari PDIP, Bakal Dukung Bakal Capres Prabowo Subianto?

Liputan6.com, Jakarta - Artis Kirana Larasati memutuskan mundur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Keputusan tersebut terbilang mendadak lantaran berdekatan dengan tahun politik Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Pengunduran diri Kirana Larasati disampaikan bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia (HUT ke-78 RI) pada hari ini, Kamis (17/8/2023).

Menurut Kirana, dirinya mundur baik dari pengurus DPD PDIP DKI Jakarta maupun sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.

"Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia, di hari kemerdekaan negara Indonesia yang saya cintai ini saya Kirana Larasati ingin menyampaikan bahwa saya telah mengundurkan diri dari partai tempat saya bernaung selama ini PDIP Perjuangan," kata Kirana dalam sebuah video, Kamis (17/8/2023)

Kirana mengaku, keputusan mundur ini semata karena kesibukan dalam pekerjaan.

"Alasan kenapa saya mengundurkan diri dikarenakan kesibukan-kesibukan saya sehingga saya tidak bisa lagi mengakomodir pekerjaan saya sebagai petugas maupun pengurus partai," kata dia.

"Untuk saat ini saya tidak bergabung dengan partai manapun, terima kasih. semoga PDI perjuangan selalu berjaya, saya pamit undur diri," jelas Kirana.

Namun, menurut info yang beredar, Kirana akan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Untuk deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto akan dilakukan pada waktu dekat.

Sebab seperti yang diketahui, PDIP telah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menyebut sebutan 'Pak Lurah' adalah panggilan kesayangan para politikus kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Said mengakui, panggilan itu kerap digunakan para elite politik untuk menunjukkan kecintaan.

"Ya itu kan sebenarnya memang di antara elite, kita berkembang 'Pak Lurah, Pak Lurah' itu menunjukkan kecintaan. Karena presiden kita itu punya publik trust yang tinggi, luar biasa, sehingga di antara elite kalau nyebut 'Pak Lurah', 'Pak Lurah' kan panggilan kesayangan. Itu panggilan kesayangan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023.

Pernyataan Jokowi disampaikan pada sidang tahunan MPR/DPR/DPD merupakan penegasan mantan gubernur DKI Jakarta ini tidak ikut cara partai politik pemilu. Karena pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.

"Kalau klarifikasinya dahsyat, itu menunjukkan kalau Bapak Presiden tetap berdiri kokoh sebagai presiden, dia tidak ikut-ikut langgam partai politik karena sadar betul sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, clear, 'saya ini Presiden Republik Indonesia, bukan ketua umum partai'. Itu mengagetkan kita semua," jelas Said.

Terlebih Jokowi menyinggung foto capres yang disandingkan dengan dirinya. Pernyataan Jokowi itu tegas bahwa tidak akan cawe-cawe.

"Bahkan foto-foto beliau yang bersandingan, disinggung pula sama beliau. Itu kan sebagai presiden dengan tingkat kepuasan publik 80 persen, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan public trust yang tinggi sekali, tanpa keraguan kita harus percaya. Bahwa Bapak Presiden tidak akan pernah cawe-cawe," jelas Said.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru mengetahui bahwa diberi julukan 'Pak Lurah' di ruang publik, dalam kaitannya dengan penentuan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres).

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasananya sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya soal siapa Capres Cawapres-nya. Jawabannya: 'Belum ada arahan Pak Lurah..'," kata Jokowi saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Saya sempat mikir. Siapa “Pak Lurah” ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya," sambungnya.

Dia menegaskan dirinya bukan Lurah. Jokowi menyampaikan bahwa dia merupakan Presiden.

"Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," ujarnya.

Jokowi menekankan bukan Ketua Umum Partai Politik maupun Ketua Koalisi partai. Sehingga, dia tidak bisa menentukan capres dan cawapres 2024.

"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan juga Ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan Undang Undang yang menentukan Capres dan Cawapres itu Parpol dan koalisi parpol," jelasnya.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan “paten-patenan”, dijadikan alibi, dijadikan tameng," imbuh Jokowi.