FOTO: KPK Panggil Menkumham Yasonna Laoly

oleh Arny Christika Putri, diperbarui 25 Jun 2019, 11:35 WIB

Diterbitkan 25 Jun 2019 11:35 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP

Foto 1 dari 6

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (tengah) memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta, Selasa (25/7/2019). Yasonna Laoly diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Foto 2 dari 6

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (kedua kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/7/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Foto 3 dari 6

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly menuju ruang pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/7/2019). Yasonna Laoly diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Foto 4 dari 6

Berita Terkait

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (kanan) memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta, Selasa (25/7/2019). Yasonna Laoly diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Foto 5 dari 6

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly (kedua kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/7/2019). Yasonna diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Foto 6 dari 6

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly (kanan) memenuhi panggilan penyidik KPK di Jakarta, Selasa (25/7/2019). Yasonna Laoly diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota DPR RI, Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. (merdeka.com/Dwi Narwoko)