Ada 77 Proyek Strategis Nasional Era Presiden Prabowo, Siapa Dapat Porsi Besar?

Liputan6.com, Jakarta - Tok, Presiden Prabowo Subianto menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Keberadaan PSN ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mendorong pemerataan pembangunan.

Keputusan penetapan PSN itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 12 Tahun 2025 yang diteken pada 10 Februari 2025.

Dalam aturan tersebut menyebutkan proyek strategis nasional disusun dan ditetapkan sebagai sebuah langkah konkret teknis yang mendukung dan memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas utama. 

“Perencanaan dan penyusunan proyek strategis nasional dilakukan dengan menggunakan prosedur dan kriteria yang jelas, akuntabel serta mendukung pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur,” demikian seperti dikutip dalam aturan itu, Kamis (6/3/2025).

Pada aturan itu juga menyebutkan PSN dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan.

 “PSN dirancang untuk mendukung RPJMN 2025-2029, yang selaras dengan program prioritas presiden,”ujar  Plt Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo, kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Adapun Proyek Strategis Nasional dalam era Prabowo itu antara lain program makan bergizi gratis, proyek-proyek yang berkontribusi langsung dan signifikan pada terwujudnya swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, dan hilirisasi serta proyek-proyek yang mendukung pencapaian sasaran program prioritas presiden di bidang pembangunan manusia.

Dari 77 PSN untuk 2025-2029, ada 29 PSN baru, sedangkan sisanya atau tepatnya 48 PSN carry over dari Pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Namun, belum diketahui detil total nilai 77 PSN tersebut.

Adapun 29  PSN baru tersebut, antara lain:

1.Program Makan Bergizi Nasional dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Badan Gizi Nasional (sebagai koordinator).

2.Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (koordinator).

3.Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (koordinator).

4.Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Kesehatan.

5.Program penuntasan TBC yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kesehatan.

6.Pengembangan Lumbung Pangan: Pengembangan Food Estate dilakukan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua Selatan. Sebagai pelaksana yakni Kementerian Pertanian dan swasta.

7.Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Kehutanan (sebagai koordinator).

8.Layanan Irigasi pendukung lumbung pangan nasional yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pekerjaan Umum.

9. Peningkatan Produksi Daging Sapi dan Susu Sapi yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Pertanian, swasta.

10. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan yang dilakukan di Bali dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, swasta.

11.Revitalisasi akuakultur berkelanjutan di Pantura yang dilakukan di Jawa Barat dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan.

12.Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa yang dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah dengan pelaksana Kementerian Pekerjaam Umum Pemprov DKI Jakarta.

13. PLTA Kayan 9 GW Terintegrasi yang dilakukan di Kalimantan Utara dengan pelaksana swasta.

14. Bioetanol (berbasis tebu) yang dilakukan di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Papua Selatan yang dikoordinasikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.

15. Biorefinery Sumatera yang dilakukan di Riau, Sumatera Selatan dengan pelaksana yakni PT Pertamina.

16. RDMP RU VI Balongan yang dilakukan di Jawa Timur dengan pelaksana PT Pertamina.

17. Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar dilaksanakan di Papua, Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Papua dengan pelaksana Kementerian Pertanian, Swasta.

18.Program hilirisasi garam yang dilaksanakan di Jawa Timur dengan pelaksana BUMN, swasta.

19.Program hilirisasi kelapa sawit, kelapa, rumput laut di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, Bali, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dengan pelaksana swasta.

20.Program hilirisasi nikel, timah bauksit, tembaga yang dilakukan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat dengan pelaksana PT MIND ID, Swasta.

21.Program pengembangan industri dirgantara: pengembangan N210 Amfibi yang dilakukan nasional dengan pelaksana yakni Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia.

22.Program pengembangan industri kimia yang dilakukan di Banten dengan pelaksana yakni swasta.

23.Pengembangan layanan digital pemerintah terpadu yang dilakukan nasional dengan pelaksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (koordinator).

24. Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan nasional dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial.

25.Pengembangan pelabuhan Ambon Terpadu yang dilakukan di Maluku dengan pelaksana Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan.

26.Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas yang dilakukan di Sumatera dengan pelaksana BUMN (penugasan)

27.Penataan kawasan pusat pemerintah daerah otonomi baru (DOB) Papua yang dilakukan di Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Barat. Pelaksana proyek itu antara lain Pemprov Papua Tengah, Pemprov Papua Selatan, Pemprov Papua Pegunungan, Pemprov Papua Barat.

28.Pembagunan 3 juta rumah yang dilakukan secara nasional dengan pelaksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (koordinator).

29. Program pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan yang dilakukan di DKI Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Denpasar, Palembang dan Manado. Pelaksananya yakni Pemerintah Kota lokasi proyek dan swasta.

Kalau melihat dari 29 PSN baru tersebut memang menunjukkan fokus pemerintah ke swasembada pangan hingga energi. Sebanyak 29 PSN itu ada program makan bergizi gratis (MBG), pengembangan lumbung pangan, tanggul raksasa Pantai Utara Jawa, hingga hilirisasi di energi dan perkebunan.

Untuk mendukung PSN membutuhkan pembiayaan tak sedikit. Sebab itu, dalam beleid menyebutkan baik Pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan badan usaha swasta dapat memprakarsai atau mengusulkan PSN tersebut.

"Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-saran RPJMN yang memerlukan dukungan dari pemerintah,” demikian seperti dikutip dari beleid itu.

Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) jadi aspek yang disoroti di tengah langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.

Ekonom Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai, anggaran bagi proyek strategis tidak akan berkurang. Bahkan berpotensi bertambah melihat ada 77 PSN yang ditetapkan Prabowo Subianto.

"Jadi dengan bertambahnya PSN otomatis dana anggaran untuk pembangunan bisa stay atau bisa naik, yang jelas tidak akan turun karena PSN-nya bertambah," ucap Ronny kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Dia mengatakan, sumber dana menjadi salah satu sorotan di tengah efisiensi anggaran. Efisiensi itu bukan sepenuhnya berarti penghematan, tetapi hanya realokasi ke pos belanja pemerintah lainnya.

Ronny menuturkan, pemerintah bisa sama melebarkan angka defisit APBN hingga mendekati 3 persen. Aspek tersebut dilakukan agar pemerintah bisa menerbitkan lagi surat utang baru.

Tujuannya tak lain untuk mendapatkan dana segar. Pada akhirnya, bisa mendanai PSN yang jadi prioritas pemerintah.

"(Sumber dana) Ya berkemungkinan besar defisit kita akan dilebarkan mungkin mendekat 3 atau sampai 3 (persen) barangkali, sehingga pemerintah mendapatkan ruang fiskal untuk menerbitkan surat utang baru, lalu mendapatkan dana segar untuk menutupi itu (biaya PSN)," kata dia.

Adapun salah satu pembiayaan yang cukup besar dalam PSN yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan bertahap. Pemerintah Indonesia alokasikan anggaran Rp 71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

 Anggaran itu untuk periode Januari-April 2025 dengan target penerima manfaat 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah menargetkan 5.000 dapur MBG dapat melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadah Hindayana menuturkan, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 75 triliun-Rp 100 triliun. Anggaran itu untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat MBG yang dibidik terealisasi pada akhir 2025.

Dadan menuturkan, tambahan anggaran program MBG untuk membiayai operasional, belanja bahan baku, pelatihan dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas operasikan dapur-dapur umum program MBG.

"Nanti (pencairannya) kami proses kalau infrastruktur sudah siap," kata Dadan seperti dikutip dari Antara.

Dadan klaim Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan dengan tambahan anggaran Rp 100 triliun. “Ya itu memang sudah dianggarkan,” ujar Dadan.

Jika infrastruktur pendukung MBG termasuk tambahan SPPG dan dapur-dapur umum mulai beroperasi September 2025, Badan Gizi Nasional dapat menerima tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. Namun, jika siap Oktober, tambahan anggaran Rp 75 triliun. “Intinya (tambahan anggaran) untuk menyelenggarakan program makan bergizi, di situ ada bahan baku, operasional dan lain-lain,” ujar Dadan.

Anggaran MBG Sentuh Rp 400 Triliun pada 2026

Dadan menuturkan, anggaran makan bergizi gratis mencapai Rp 400 triliun pada Januari-Desember 2026 karena jumlah penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa

Salah satu proyek besar lainnya yakni Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa. Pelaksanaan lokasi ini di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan Jawa Tengah. Yang bertindak sebagai pelaksana adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pernah menuturkan, biaya pembangunan giant sea wall mencapai Rp 164,1 triliun untuk tahap pertama lewat skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Total anggaran untuk pembangunan tanggul laut Pulau Jawa itu diperkirakan mencapai USD 50 miliar. Jumlah itu setara Rp 818,26 triliun (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 16.365).

"Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan tanggul laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp164,1 triliun," ujar Airlangga dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Tanggul Laut, di Kempinski Hotel, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Airlangga menuturkan,  pembangunan mega proyek Tanggul Laut Pulau Jawa untuk atasi ancaman penurunan muka tanah atau land subsidence dan fenomena banjir rob yang sering terjadi di kawasan Pantura Jawa.

Untuk mengerjakan proyek strategis nasional, pemerintah tidak bisa sendirian sehingga perlu menggandeng swasta. Jika melihat 77 PSN tersebut, sebagian dikerjakan oleh swasta. 

Seiring hal itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar menyoroti pentingnya pendanaan bagi PSN. Menurut dia, diversifikasi pendanaan, seperti menggaet swasta, bisa dilakukan. 

"Pemerintah perlu strategi fiskal yang matang, termasuk optimalisasi investasi swasta, dan sumber pendanaan alternatif," ujar Media Wahyudi kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/202).

Melihat ada 77 PSN, termasuk 29 proyek strategis baru, Media Wahyudi menyadari kalau kas negara tidak bisa menopang seluruhnya.

"Yang pasti, APBN enggak akan sanggup menopang semua PSN tersebut," ia menambahkan.

Peluang Swasta

Sementara itu, Sekretaris Jenderal badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira melihat PSN sebagai peluang besar bagi swasta. Mulai dari proyek di sektor infrastruktur dasar antara lain transportasi, energi dan kawasan industri hingga pengembangan teknologi dan digitalisasi.

Anggawira mengutarakan, proyek seperti pembangunan kawasan industri, pembangkit energi terbarukan, dan transformasi digital di bidang layanan publik membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta. 

"Dengan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), pelaku usaha swasta bisa terlibat dalam pembiayaan, penyediaan teknologi, hingga pengelolaan operasional," tutur dia. 

Akan tetapi, pihak swasta juga hadapi tantangan di tengah peluang swasta untuk ikut dalam PSN. Ia menilai, keterlibatan swasta dalam PSN milik Prabowo masih terganjal oleh tantangan implementasi. Hal ini dibayangi oleh kondisi birokrasi rumit hingga isu ketidakpastian hukum.

“Meski peluang besar terbuka, tantangan implementasi PSN juga tidak sedikit. Beberapa isu seperti birokrasi yang rumit, kepastian hukum, pembebasan lahan, hingga transparansi dalam proses tender sering menjadi kendala,” kata dia kepada Liputan6.com, Rabu, 5 Maret 2025.

Seiring hal itu, Anggawira menilai pemerintah perlu memastikan aturan yang dukung iklim investasi.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung iklim investasi yang sehat dan meminimalisir hambatan administratif," pinta Anggawira. 

Sehingga, ia berharap pemerintah membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan pelaku usaha, baik melalui asosiasi bisnis maupun forum investasi. 

"Dengan begitu, kendala dan masukan dari dunia usaha dapat diakomodasi untuk memastikan implementasi PSN berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional," ujar dia.

Hal senada dikatakan Ronny P Sasmita. Ia menilik, sejumlah PSN yang dapat digarap oleh swasta untuk menutup kebutuhan dana pemerintah atas PSN itu.

"Jadi, makanya pemerintah mengajak, termasuk juga proyek strategis berupa pembaruan kilang minyak, eksplorasi potensi minyak yang baru, itu strategis,” kata Ronny.

Potensi PSN Dapat Digarap Swasta

Ronny menuturkan, proyek minyak dan gas bumi (migas), tambang, hingga perumahan menarik bagi pengusaha swasta. 

"Itu proyek sangat menarik bagi swasta, migas, begitu juga dengan tambang, nikel, dan sebagainya, itu bisa menjadi proyek strategis nasional yang melibatkan swasta, termasuk juga perumahan," ujar dia.

Soal perumahan, Ronny menilai pemerintah bisa masuk pada aspek insentif atau kemudahan yang diberikan kepada pengusaha. Sehingga semakin menarik bagi swasta untuk ikut menggarap PSN.

"Tinggal pemerintah mungkin membicarakan bentuk kerjasamanya seperti apa, insentif yang bisa diberikan seperti apa, kemudahan regulasi yang bisa diberikan seperti apa, atau penyedaan modal sekian persen bisa disertakan seperti apa, walaupun tetap ujungnya dikerjakan oleh swasta. Bisa saja, sangat bisa," kata dia.

Media Wahyudi Askar memandang kalau masuknya swasta bisa mempercepat pengerjaan PSN. Namun, perlu adanya pengawasan yang ketat agar proyek strategis itu benar-benar berpihak kepada masyarakat.

"Keterlibatan swasta dapat membantu mempercepat proyek, tetapi perlu regulasi yang jelas agar manfaatnya tetap berpihak pada masyarakat," kata dia.

Dia menuturkan, masalah yang dihadapi oleh pengerjaan PSN yakni aspek akuntabilitas. Misalnya, harga tender proyek kerap berada lebih tinggi dari harga normal.

"Soal PSN ini ada problem paling signifikan dari accountability, pengawasan, sehingga harga dari setiap item tender itu selalu diatas harga seharusnya," ungkapnya.

"Karena tendernya enggak terbuka atau sudah penunjukan langsung ke BUMN tertentu sehingga rugi, dan butuh injeksi pendanaan lanjutan, itu juga yang jadi alasan kenapa ICOR kita tinggi," tambah Media Wahyudi.

Bappenas Bakal Awasi

Selain itu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas juga memastikan akan menerapkan manajemen risiko dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Bappenas menerapkan manajemen risiko dalam PSN untuk memastikan pelaksanaan PSN berjalan efektif dalam mencapai tujuan pembangunan nasional," kata Sumedi.

Sumedi mengatakan, hal ini dilakukan guna memastikan proyek-proyek yang dijalankan benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan.

Media Wahyudi Askar menilai, sejumlah proyek dapat menjadi prioritas ketimbang proyek lainnya. Beberapa proyek yang bisa jadi prioritas dianggap berperan penting ke masyarakat. Mulai dari penuntasan TBC, rumah sakit, hingga lumbung pangan.

"Untuk prioritas, ada beberapa (PSN), seperti penuntasan TBC, Rumah sakit, lumbung pangan, dan melanjutkan tol yang sudah sekarang sudah setengah jalan," ungkap Media Wahyudi kepada Liputan6.com, Rabu (5/3/2025).

Dia menuturkan, kelanjutan proyek jalan tol agar tidak menimbulkan tambahan biaya lagi jika ditinggal. "Agar cost-nya enggak naik lagi karena mangkrak," tegasnya.

Dia juga menilai ada proyek yang tidak perlu menjadi prioritas. Media Wahyudi menilai proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall tak perlu masuk prioritas."Proyek giant sea wall harusnya bukan prioritas lebih karena bagi-bagi proyek ke politisi saja," ucapnya.

Kata DPR

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit optimistis 29 PSN baru di era pemerintahan Presiden Prabowo dapat memberi manfaat ekonomi dan sosial yang besar pada masyarakat. 

Hal itu mengingat 77 PSN akan diarahkan pada penguatan sektor pangan, SDM (pendidikan dan kesehatan), hilirisasi, perumahan, konektivitas, dan pengelolaan sampah.

“Kebutuhan Pembangunan Nasional sangat besar karena banyak hal yang perlu dibangun baik infrastruktur, pelayanan, pemberdayaan. Oleh karena itu diperlukan Prioritas dan strategi pendanaannya,” ujar Dolfie kepada Liputan6.com.

Ia menuturkan, pihaknya akan mencermati terkait dengan pemenuhan alokasi anggaran 77 PSN.

“Karena selain PSN inisiatif baru, pemerintah juga punya kewajiban untuk memenuhi program yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dan program mandatory seperti 20% anggaran pendidikan,” ia menjelaskan.