FOTO: Aksi Bungkam Menolak Pengesahan RUU PKS

oleh Arnaz Sofian, diperbarui 23 Jun 2022, 14:09 WIB

Diterbitkan 14 Jul 2019, 10:02 WIB

Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat.

Foto 1 dari 6

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 2 dari 6

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan menggelar aksi menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). RUU PKS dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 3 dari 6

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan membawa spanduk berisi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 4 dari 6

Berita Terkait

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan membawa spanduk berisi penolakan terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat CFD di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). RUU PKS dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 5 dari 6

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) saat car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). Mereka menolak rencana pengesahan RUU PKS. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Foto 6 dari 6

Aktivis Aliansi Gerakan Peduli Perempuan melakukan aksi bungkam menolak Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) saat CFD di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/7/2019). RUU PKS dianggap masih bermakna rancu terkait budaya, agama, dan norma sosial di masyarakat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)