FOTO: Kebijakan Penutupan Jalan Tanah Abang Dibatalkan MA

oleh Arnaz Sofian, diperbarui 23 Jun 2022, 14:19 WIB

Diterbitkan 20 Agu 2019, 12:05 WIB

Kebijakan Penutupan Jalan Tanah Abang Dibatalkan MA

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

Foto 1 dari 6

Pemandangan Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang di kawasan Jati Baru, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Mahkamah Agung (MA) mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang. (merdeka.com/Imam Buhori)

Foto 2 dari 6

Pemandangan Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang di kawasan Jati Baru, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Mahkamah Agung (MA) menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima (PKL). (merdeka.com/Imam Buhori)

Foto 3 dari 6

Calon pembeli memilih pakaian di sebuah toko di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang, kawasan Jati Baru, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Mahkamah Agung menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang melanggar undang-undang. (merdeka.com/Imam Buhori)

Foto 4 dari 6

Berita Terkait

Calon pembeli memilih pakaian di sebuah toko di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang, kawasan Jati Baru, Jakarta, Selasa (20/8/2019). MA mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang. (merdeka.com/Imam Buhori)

Foto 5 dari 6

Pedagang berjualan di trotoar kawasan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Mahkamah Agung (MA) menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima (PKL). (merdeka.com/Imam Buhori)

Foto 6 dari 6

Sejumlah manekin terlihat di sebuah toko di Jembatan Penyeberangan Multiguna Tanah Abang, kawasan Jati Baru, Jakarta, Selasa (20/8/2019). Mahkamah Agung (MA) menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang melanggar undang-undang. (merdeka.com/Imam Buhori)