Sempat Diwarnai Isu Penolakan, Kades di Banyuwangi Dapat Motor Dinas Baru

Liputan6.com, Banyuwangi Pemkab Banyuwangi memberikan motor dinas baru kepada seluruh kepala desa di daerahnya. 

Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi Anton Sujarwo mengatakan, pembagian kendaraan dinas untuk kepala desa itu, dilakukan bersamaan dengan acara Bupati Banyuwangi Ngantor di Desa (Bunga Desa)

“Informasi yang kami dapat seluruh kepala desa dapat jatah kendaraan dinas. Dan dibagian di lapangan Seragi,”ujar Anton Sujarwo, Selasa (4/4/2023).

Kata Anton, kendaraan dinas baru yang bakal diterima Kepala Desa itu ada dua jenis yakni Honda ADV160 dan Honda Verza.

“dua jenis kendaraan itu, akan dibagikan sebagai fasilitas dinas dari Pemerintah Banyuwangi,” paparnya.

Sebelumnya, muncul isu penolakan dari beberapa kades tentang kendaraan dinas baru karena yang dibeli unit sepeda motor yang tak sesuai keinginan para kades. Namun hal itu dibantah Askab. Kata Anton tidak ada penolakan terkait pemberian kendaraan dinas kades tersebut.

“Kami menerima pemberian kendaraan dinas baru itu. Soal penolakan tidak ada,”tuturnya.

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Banyuwangi Ahmad Faisol mengatakan, Pemkab sengaja menganggarkan dua jenis sepeda motor berbeda. Karena mengingat  kades tidak hanya laki- laki saja. Untuk itu juga disediakan kendara dinas jenis matic untuk kades perempuan. Dengan rincian 176 Honda Verza CB 150 dan 13 Honda ADV -160.

“Pendistribusiannya secara simbiolis sudah, tinggal ini pembagiannya ketentuan teknisnya sudah ada dan akan dibagikan satu per satu,” katanya.

Kata Faisol, tidak ada ketentuan yang mengatur kendaraan dinas kepala desa  bisa diganti setiap  berapa tahun sekali. Sebenarnya kata dia desa bisa membeli sendiri dengan anggaran miliyaran yang diberikan baik dari Pemerintah Daerah atau pusat

“Ini terbukti ada salah satu desa di Banyuwangi yang mampu membeli hingga 10 motor kendaraan dinas, tergantung musyawarah desanya,” tegasnya.

Menurut Faisol bukan kewajiban pemerintah untuk memberikan motor kendaran dinas. Pasalnya desa saat ini sudah bisa memiliki mobil operasional sendiri.

“Bukan hanya sepeda motor, mobil aja sekarang mereka bisa beli. Dan pemberian kendaraan motor dinas ini digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah,”pungkasnya