Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel Ambang Batas capres

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI yang juga Ketua Panja RUU KSDAHE, Budisatrio Djiwandono. (Ist).
Fraksi Gerindra di DPR Siap Patuhi Putusan MK Terkait Presidential Threshold
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian usai melakukan kunjungan ke Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Jumat (3/1/2025). (Foto: Liputan6.com/Pramita Tristiawati).
Mendagri soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Saya Akan Baca Hasil Putusannya
Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid. (Liputan6.com/Winda Nelfira)
Jazilul PKB soal Putusan MK Hapus Ambang Batas Presiden: Kado Tahun Baru yang Menuai Polemik
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Muhammad Sarmuji
Sekjen Golkar Mengaku Kaget MK Hapus Ambang Batas Presiden
Ilustrasi pemilu, pilkada, pilpres. (Photo by Element5 Digital on Unsplash)
Memahami Aturan Presidential Threshold dalam Pemilu, Apa Tujuan dan Dampaknya
Joko Widodo atau Jokowi (kanan) dan Ma'ruf Amin (kiri) memberi keterangan usai dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Ma'ruf Amin terlihat senyum semringah usai pelantikan. (merdeka.com/Iqbal Nugroho)
FPAN: Ambang Batas Capres Perlu Turun untuk Beri Hak Rakyat Memilih
Loading