Ketua Umum Partai

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi berharap Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan gugatan Undang-undang Partai Politik terkait masa jabatan ketua umum partai. Sebab, menurut Baidowi, tidak seharusnya MK mengatur internal partai.