Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah

Mengeluarkan zakat mal bagi yang sudah memenuhi syarat hukumnya adalah wajib yang telah mencapai nisab dan haul.
Tampilkan foto dan video
Presiden Joko Widodo (kiri) melaksanakan akad pembayaran zakat mal kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/5/2019). Jokowi menyerahkan zakat penghasilan senilai Rp 55 juta secara tunai. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Mengeluarkan Zakat Mal Bagi yang Sudah Memenuhi Syarat Hukumnya Adalah Wajib

TRENDING

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU RI. Hasyim Asy'ari dipecat lantaran terbukti melanggar etik dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan...02:51
berita pilihan

VIDEO: Terbukti Melanggar Etik, Ketua KPU Hasyim Asy'ari Diberhentikan Sebagai Ketua KPU

Putar Video02:51
Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari sampaikan testimoni Pemilu Serentak di lapangan Murjani Kota Banjarbaru, Senin (27/05/2024) malam. (Liputan6.com/Aslam Mahfuz)
berita pilihan

Harta Kekayaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Dipecat Usai Kasus Tindak Asusila Terbongkar

Putusan tersebut dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
berita pilihan

DKPP Pecat Hasyim Asy'ari, KPU Diminta Berbenah untuk Pilkada 2024

Tidak banyak keterangan yang disampaikan oleh Hasyim Asy'ari terkait putusan DKPP yang memecat dirinya sebagai Ketua KPU RI. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
berita pilihan

Ketua KPU Hasyim Asy'ari Harus Rela Lepas Gaji Segini Usai Dipecat Gara-Gara Tindak Asusila

Ketua DKPP Heddy Lukito mengatakan, Hasyim Asy'ari selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
berita pilihan

Diberhentikan DKPP Karena Kasus Asusila, Hasyim Asy'ari: Terima Kasih Telah Membebaskan Saya dari Tugas Berat KPU

Dalam putusannya DKPP meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
berita pilihan

Komisi II DPR Pastikan Pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy'ari Tak Ganggu Proses Pilkada

Berita Terbaru