Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

OTT KPK Angkasa Pura

Taswin Nur ditangkap saat hendak menyuap Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II Andra Y Agussalam
Foto
Video
Tampilkan foto dan video
Staf PT INTI Taswin Nur bersiap menjalani pemeriksaan perdana setelah terjaring OTT di gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/8/2019). Taswin Nur diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) di PT Angkasa Pura Properti. (merdeka.com/Dwi Narwoko)6 photos
FOTO: Tersangka Suap Direktur Keuangan AP II Diperiksa Perdana di KPK
Lihat Foto
Ilustrasi KPK
Terjaring OTT KPK, Harta Direktur Keuangan Angkasa Pura II Capai Rp 28 M
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juri Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta, Jhonson Siburian, Sudarman dan Kayat sebagai tersangka. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Angkasa Pura II Angkat Bicara soal Direksi yang Terjaring OTT KPK
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). Pemprov Papua merupakan daerah yang memiliki risiko korupsi tertinggi dengan. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Fakta OTT Pejabat BUMN PT Angkasa Pura dan PT INTI oleh KPK
Pekerja membersihkan debu yang menempel pada tembok dan logo KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/11). KPK merilis Indeks Penilaian Integritas 2017. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)
Ditangkap KPK, Ini Profil Direktur Keuangan Angkasa Pura II
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Direksi AP II Kena OTT KPK, Ini Kata Kementerian BUMN
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juri Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta, Jhonson Siburian, Sudarman dan Kayat sebagai tersangka. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Direksi Terjaring OTT KPK, PT INTI Angkat Bicara
Bandara Soetta Bakal Operasikan Terminal Berbiaya Murah
Kena OTT KPK Lagi, Sistem Pemilihan Direksi BUMN Diminta Diubah
Uang sekitar 1 miliar rupiah dalam bentuk dolar Singapura disita petugas KPK dalam operasi tangkap tangan hari Rabu (31/7) malam di Jakarta.01:00
VIDEO: OTT Pejabat BUMN, KPK Sita Uang Rp 1 Miliar
Putar Video01:00
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif dan Juri Bicara KPK Febri Diansyah memberi keterangan pers terkait OTT hakim PN Balikpapan Kayat di Gedung KPK, Sabtu (4/5/2019). KPK mengamankan uang muka Rp 100 juta, Jhonson Siburian, Sudarman dan Kayat sebagai tersangka. (Liputan6.com/Johan Tallo)
KPK Tentukan Status Hukum Direksi PT Angkasa Pura II Sore Ini
Komisi Pemberantasan Korupsi lakukan operasi tangkap tangan Rabu (31/7) malam di Jakata. Sejumlah orang ditangkap dan dibawa ke gedung KPK, siapa saja?01:34
VIDEO: Operasi Tangkap Tangan KPK di Jakarta, Siapa yang Terjaring?
Putar Video01:34
Ilustrasi (Istimewa)
Tangkap Pejabat Angkasa Pura II dan PT INTI, KPK Sita Rp 1 Miliar
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan memberi keterangan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kudus, Gedung KPK Jakarta, Sabtu (27/7/2019). KPK menetapkan tiga tersangka, termasuk Bupati Kudus, M Tamzil. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
KPK: Direksi PT Angkasa Pura II Kena OTT Terkait Dugaan Suap
Ilustrasi (Istimewa)
KPK Tangkap Tangan 5 Orang Terkait Proyek Angkasa Pura II
Loading

TRENDING

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Berita Terbaru