Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

PPKM Jabodetabek

Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali diperpanjang lagi oleh pemerintah terhitung sejak 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Selain itu, PPKM Luar Jawa-Bali juga turut diperpanjang dalam rentang waktu yang sama.
Foto
Video
Tampilkan foto dan video
Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Jawa Bali diperpanjang lagi oleh pemerintah terhitung sejak 5 Juli sampai 1 Agustus 2022. Selain itu, PPKM Luar Jawa-Bali juga turut diperpanjang dalam rentang waktu yang sama.05:51
Liputan6 Update: PPKM Jabodetabek Naik Level 2, Wajib Pakai Masker?
Putar Video05:51
Pasien Covid-19 saat berolahraga di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Senin (7/3/2022). Pemerintah menurunkan status PPKM menjadi level 2 untuk wilayah Jabodetabek dan Surabaya dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)7 photos
FOTO: PPKM Jabodetabek Turun ke Level 2
Lihat Foto
Anak-anak didampingi orang tua mereka bermain di Taman Puring, Jakarta, Minggu (9/1/2022). Di tengah ancaman penyebaran covid-19 varian Omicron dan pemberlakukan PPKM level 2, masyarakat tetap melakukan aktivitas pada akhir pekan di luar rumah. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Bagaimana Aturan PPKM Level 3 di Jabodetabek, DI Yogyakarta, Bali, dan Bandung Raya?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam pengumuman Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Senin (23/8/2021).
Ini Alasan Pemerintah Keluarkan Bogor dan Tangerang dari Penilaian PPKM Jabodetabek
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi keterangan pers menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 di Hotel Akmani Jakarta, Senin (20/5/2019). Menko Luhut mengatakan bahwa situasi Indonesia aman meskipun ada beberapa gejolak. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Luhut: PPKM Jabodetabek Masih Level 3
Loading

TRENDING

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Para buruh juga mendesak pemerintah mencabut Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Cuma Naik 6,5 Persen, Buruh Tetap Terima

Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.
berita pilihan

Upah Minimum Nasional 2025 Naik 6,5 Persen, Pengusaha Tahan Ekspansi

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/10/2024). (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro).
berita pilihan

Menaker Targetkan Pemda Tetapkan UMP 2025 Sebelum 25 Desember

Ribuan buruh dari berbagai elemen melakukan longmarch menuju depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/9). Dalam aksinya mereka menolak Tax Amnesty serta menaikan upah minumum provinsi (UMP) sebesar Rp650 ribu per bulan. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Buruh Batal Mogok Massal

Aksi unjuk rasa para buruh mendapat pengawalan 1.270 personel keamanan gabungan. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Prabowo Naikkan UMP 2025 Sebesar 6,5%, Buruh Bisa Terima

Berita Terbaru