Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Pray For Kelud

Gangguan terasa di sekitar radius 20 KM dari puncak Gunung Kelud, sedangkan di luar radius itu telekomunikasi masih relatif lancar.
Video
Tampilkan foto dan video
Gangguan Telekomunikasi Terjadi Hingga Radius 20 Km dari Kelud
Gunung Kelud Erupsi, 33 BTS Indosat Tak Beroperasi
Abu Vulkanik Gunung Kelud Juga `Selimuti` Path
Pantau Bencana Letusan Gunung Kelud di Akun Twitter & Situs Ini
[VIDEO] Detik-detik Sebelum & Setelah Erupsi Kelud di YouTube
Jangan Terprovokasi Pesan Hoax Letusan Gunung Kelud di BBM
00:00
[VIDEO] Detik-detik Sebelum dan Setelah Erupsi Gunung Kelud Ramai
Putar Video00:00
Telkomsel Kerahkan 15 Unit Genset Mobile di Sekitar Erupsi Kelud
Warga Berbagi Foto Letusan Gunung Kelud di Twitter
#PrayForKelud Jadi Trending Topic di Twitter
Loading

TRENDING

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Peringatan Apindo Jika UMP 2025 Naik 6,5%: Waspada PHK Massal!

Ilustrasi UMK 2021 (Liputan6.com/Johan Fatzry)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Apa Dampak ke Investasi?

Para elemen buruh juga mengungkap sejumlah alasan terkait tuntutan kenaikan UMP 2025. (JUNI KRISWANTO/AFP)
berita pilihan

Buruh Kaget Prabowo Berani Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5%

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)
berita pilihan

Prabowo Putuskan Upah Minimum Naik 6,5%, Simak Besaran UMP Jakarta 2025

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata
berita pilihan

UMP 2025 Cuma Naik Rp 300 Ribu, Tapi Harga Bahan Pokok Melambung Lebih Tinggi

Massa buruh juga meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli agar tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) 51 tahun 2023 untuk menetapkan pengupahan pada 2025. (Liputan6.com/Herman Zakharia)
berita pilihan

UMP 2025 Naik 6,5%, Masih Kurang Buat Pekerja Bisa Hidup Layak

Berita Terbaru