Menu
Explore

Liputan6

Kanal

kontakkebijakan privasi

Kumpulan artikel UU Pelayaran

Salah satu perhatian utama RUU Pelayaran adalah memperkuat pelayaran nasional dan asas cabotage, yang memberikan hak bagi sebuah negara untuk mengatur pelayaran di wilayah perairannya sendiri.
Menhub Budi Karya Sumadi saat hadir dalam Raker dengan Komisi V DPR RI, Selasa (4/4/2023).
Menhub dan DPR Kebut Revisi UU Pelayaran: 66 Pasal Diubah
Deretan kapal nelayan terparkir di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Kamis (27/12). Nelayan Muara Angke memilih libur melaut karena angin muson barat dan gelombang tinggi. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Politikus Gerindra Sebut UU Pelayaran Belum Perlu Direvisi 
Ketua Komite II DPD RI, Aji Muhammad Mirza Wardana saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan Dirjen Perhubungan Laut
DPD RI Usul RUU Pelayaran Harus Mengutamakan Keselamatan
RJ Lino bersikeras pendapatan Pelindo II masuk ke kas Pelindo tidak masuk ke kas negara kendati Pelindo II merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Kamis (11/3/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Pansus Pelindo Telusuri Dugaan RJ Lino Langgar UU Pelayaran