Menkominfo: Pembangunan BTS 4G di Wilayah 3T Hadirkan Kesetaraan Digital di Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Johnny G. Plate menyatakan dengan adanya kontrak kerja sama antara BAKTI Kominfo dengan mitra penyelenggara operator seluler untuk menghadirkan layanan 4G di wilayah 3T dapat menghadirkan keseteraan digital di Indonesia.

"Kita bersama inginkan agar equality dalam layanan telekomunikasi di era transformasi digital, era disrupsi teknologi, era pandemi dan postpandemi bagi masyarakat dapat terlayani dengan baik,” tuturnya saat seremoni Penandatangan Perjanjian Kerja Sama Program Penyediaan Layanan Seluler 4G di Wilayah 3T.

Ia menuturkan, Kemkominfo memiliki misi untuk melayani masyarakat melalui pemanfaatan teknologi agar tidak ada yang tertinggal. Lebih lanjut ia menuturkan, kontrak kerja sama ini merupakan salah satu tahapan pelaksaan tugas BAKTI Kominfo untuk membangun 9.113 BTS 4G di wilayah 3T.

"Di saat yang bersamaan, kita juga secara tidak langsung ”menugaskan” seluruh operator seluler untuk memastikan tidak ada desa dan kelurahan yang blankspot di wilayah non 3T, wilayah komersial sebanyak 3.435 desa dan kelurahan atau total 12.548 desa dan kelurahan di Indonesia," ujarnya melanjutkan.

Adapun pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah 3T di Indonesia yang dibangun BAKTI dibagi dalam dua kategori. Pertama, ada pembangunan mencakup 1.209 BTS yang dibangun melalui skema USO (Universal Service Obligation).

Lalu, menurut Johnny, kategori kedua merupakan blended financing antara USO, dukungan fiskal murni, dan Penerimanan Negara Bukan Pajak Sektor Kemkominfo yang ditunjukkan dalam kolaborasi BAKTI Kominfo bersama operator seluler seperti yang dilakukan dalam penandatangan kerja sama saat ini.

Menkominfo pun mengharapkan kehadiran infrastruktur digital ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Terlebih, pembangunan infrastruktur digital di wilayah 3T memiliki banyak tantangan, mulai dari geografis, kultural, hingga keamanan dan ketertiban masyarakat.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Seperti diketahui, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi/ BAKTI Kemkominfo melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemenang mitra kerja sama Program Penyediaan Layanan Seluler BTS 4G di Wilayah 3T, yakni XL Axiata dan Telkomsel.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, dengan Direktur Utama BAKTI Kemkominfo Anang Latif yang disaksikan Menkominfo Johnny G. Plate dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto.

Penandatanganan ini merupakan lanjutan dari hasil seleksi mitra kerja sama yang diumumkan pada 27 September 2021. Dalam hasil seleksi itu disebutkan BTS 4G yang dibangun di 7.904 lokasi sepanjang 2021-2022 oleh BAKTI akan diintegrasikan dengan layanan milik dua pemenang lelang.

Perjanjian kerja sama ini akan berlaku sepanjang 10 tahun. Dalam skema kerja sama ini, aspek pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur BTS 4G termasuk untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah dan penyediaan lahan merupakan tanggung jawab BAKTI.

"Sementara aspek penyediaan layanan 4G kepada pelanggan, termasuk operasi dan pemeliharaan layanan 4G secara keseluruhan merupakan tanggung jawab mitra operator seluler terpilih," tutur Dirut BAKTI Kemkominfo, Anang Latif, dalam acara yang disiarkan secara virtual, Selasa (25/1/2022).

Menkominfo Johnny G. Plate menuturkan, penandatanganan kerja sama ini merupakan bagian dari penugasan negara pada BLU BAKTI. Ia menuturkan, BAKTI mendapat tugas untuk membangun 9.113 BTS di 9.113 desa atau kelurahan di wilayah 3T di Indonesia.

Kehadiran BTS 4G di wilayah tersebut pun diharapkan bisa mempersempit disparitas digital di Indonesia.

"Kami menginginkan equality di era disrupsi ekonomi agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Moto kami tidak ada yang tertinggal," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto, menuturkan kerja sama ini adalah bagian dari kegiatan strategis pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan fokus utama pembangunan infrastruktur digital, perluasan jangkauan internet, dan transformasi digital.

"Sejak tahun 2019 hingga 2022, jumlahnya investasi di bidang infrastruktur digital telah mencapai Rp 75 triliun. Mulai tahun 2019 sebesar Rp 7 triliun, meningkat menjadi Rp 10 triliun di 2020, dan tahun 2022 ini mencapai Rp 25 triliun," tuturnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, memastikan penyediaan akses yang merata, dan mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan.

Tidak hanya itu, anggaran ini juga akan dipakai untuk membangun Pusat Data Nasional serta menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik.

Anggaran ini akan dialokasikan ke dalam belanja Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah maupun dana desa.

(Dam/Isk)