Ahok Ancam Batalkan Asian Games, Jubir Wapres Angkat Bicara

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Pusat angkat bicara seputar keinginan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok membatalkan Asian Games 2018. Juru Bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya mengambulkan usulan Ahok.

Ancaman Ahok bermula dari penolakan DPR terhadap hibah lahan milik Sekretariat Negara di Kemayoran Jakarta Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ahok berencana menjadikan lahan tersebut sebagai lokasi pembangunan perkampungan atlet bagi Asian Games 2018.

"DPR harusnya paham, Asean Games itu pertaruhan nama bangsa. Wajar kalau Ahok marah begitu. Apalagi Jakarta ini tuan rumah, ibu kota, memang tanggung jawab moral ada di Ahok," kata Husain, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Husain menuturkan salah satu syarat ‎International Olympic Committee atau IOC (Komite Olimpiade Internasional) Asian Games adalah pembangunan wisma atlet tersebut. Karena itu wajar bila Ahok mewacanakan pembatalan Asean Games 2018.

Apalagi, ia melanjutkan lahan Kemayoran yang saat ini difungsikan sebagai lapangan golf terlalu ekslusif, karena hanya segelintir orang yang dapat menikmatinya. "Lapangan golf itu lebih baik dinikmati banyak orang, lebih baik jadi lapangan sepakbola. Kalau golf kan hanya bisa dipakai 10-20 orang, kalau lapangan sepakbola bisa banyak masyarakat gunakan," tutur dia.

‎Husain juga mengingatkan pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, yaitu hibah lahan itu tidak perlu melibatkan DPR. "Pak JK juga pernah bilang tidak perlu keterlibatan DPR."

‎Komisi II DPR menyatakan tidak setuju, jika pemanfaatan Wisma Atlet usai Asian Games 2018 diperuntukkan jadi rumah susun. Atas keputusan itu, Ahok menduga ada permainan dari Pusat Pengelola Kawasan Kemayoran (PPKK). Dia mengaku sudah menyampaikan dugaannya ini dalam rapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru, jika PPKK sudah melobi Komisi II DPR sehingga hibah lahan tidak kunjung dapat izin.

"Saya pernah di Komisi II DPR saya tahulah kelakuan PPK Kemayoran kayak apa. Kalau Anda enggak mau kasih lahan kepada kami untuk bangun rusun, mau bangun komersial, ya ngapain saya keluarin duit buat PT Jakpro kerjain kampung atlet," tutur Ahok. "Kalau kamu mau komersial tawarin aja pengusaha yang lain. Kita pinjam aja buat kampung atlet. Iya enggak?" imbuh Ahok.