Siapkan Data Pangan Lebih Akurat, Bulog Gandeng BPS

Liputan6.com, Jakarta - Perum Bulog menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) terkait penyediaan, pemanfaatan, pengembangan data dan informasi di bidang pangan.Kerja sama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman Bulog dan BPS di kantor pusat Bulog pada Selasa (20/3/2018).

Dengan kerja sama tersebut bertujuan agar kedua belah pihak dapat saling bertukar informasi yang saling mendukung dan dibutuhkan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penugasan pemerintah.

Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Djarot Kusumayakti mengatakan, data BPS yang diamati dan dirilis akan menjadi bagian dari early warning system.

Data BPS itu juga sebagai salah satu alat dalam menentukan strategi penugasan dan komersial "Nota Kesepahaman ini bagi Perum Bulog diharapkan dapat mendukung kegiatan bisnisnya dengan tidak mengurangi independensi BPS," ujar dia.

Sementara itu, Kepala BPS, Suhariyanto menyebutkan BPS dapat membantu dalam segi penyinkronan data yang lebih akurat dan relevan. 

Selain harga beras, BPS juga sediakan data komoditas lainnya yaitu gula, minyak, jagung, dan sebagainya yang perlu dipantau tiap bulan. Ia mengharapkan harga komoditas tersebut semakin sinkron dan data lain terkait pangan.

"Butuh dukungan data yang relevan dan up to date serta akses yang mudah bagi masyarakat. BPS punya peran provide data dan informasi terutama perkembangan harga di tingkat konsumen dan produsen," ujar dia.

Perum Bulog ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016 yang ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan baik ditingkat konsumen maupun produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional. 

Adapun nota kesepahaman pada Selasa 20 Maret 2018 meliputi antara lain penyediaan data dan informasi statistik melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data dan informasi statistik di bidang pangan.

Kemudian pemanfaatan data dan informasi statistik di bidang pangan. Selain itu, pengembangan sistem informasi statistik di bidang pangan, serta dukungan fasilitas serta peralatan analisa mutu pangan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar pilot Sensus Penduduk (SP) pada Juli 2018 di tujuh wilayah di Indonesia. Ini merupakan tahapan awal untuk menyelenggarakan SP yang lebih besar pada 2020.

Kepala BPS, Suhariyanto menyatakan 7 wilayah yang menjadi target sasaran sensus mini Juni 2018, antara lain Sumatera Utara, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Jawa Barat.

"Juli 2018, BPS akan mengadakan pilot SP 2020 dengan format sensus mini di 7 wilayah provinsi di tingkat kecamatan, yaitu Sumut, Sulsel, DKI Jakarta, NTT, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalsel," tutur Suhariyanto dalam acara Kick Off SP 2020 di kantor BPS, Jakarta, Rabu 14 Februari 2018.

Seperti diketahui, SP ini sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan juga merupakan rekomendasi dari PBB yang mana menyarankan untuk melakukan sensus tiap 10 tahun sekali. SP 2020 nanti merupakan sensus ke-7 Indonesia yang mulanya diselenggarakan pada tahun 1961.

Suhariyanto memaparkan, dalam melaksanakan SP 2020 ini, BPS menggunakan tiga prinsip dasar yaitu accurate, benchmark dan juga comprehensive. "Data BPS mesti akurat sehingga bisa menjadi benchmark karena data yang digunakan komprehensif," ujar dia.

Ia juga menambahkan, BPS akan berinovasi dalam menyelenggarakan SP ini. Hal ini diwujudkan dengan tiga poin penting.

"Pertama BPS akan memanfaatkan teknologi geospasial sebagai kerangka induk pengumpulan data, kemudian dengan PAPI (paper and pencil interviewing), CAPI (computer assisted personal interviewing), dan juga CAWI (computer assistance dan web interviewing). Serta ketiga BPS akan menggunakan data registrasi penduduk untuk Capil dari Kemendagri. Ini kami lakukan supaya tidak ada dispute komunikasi," ujar Hariyanto.

Suhariyanto mengungkapkan dibutuhkan keterlibatan dari semua pihak untuk menciptakan SP yang berkualitas. "Keberhasilan SP ialah keharusan untuk menghasilkan data yang berkualitas. Maka dari itu perlu komitmen dan pemahaman yang baik dari seluruh stakeholder untuk ikut menyukseskan SP 2020 nanti," tutur Suhariyanto.

Dia mengatakan, hasil SP merupakan wujud kekuatan nasional  Indonesia dalam sensus penduduk di 2020 nanti. Hasil sensus penduduk tersebut menjadi sumber informasi bagi Kementerian dan Lembaga.

"Hasil SP 2020 penting sebagai sumber informasi untuk penajaman target di kementerian lembaga sebagai upaya pembangunan nasional. Mari kita bangun komitmen bersama, bersinergi untuk kesuksesan SP 2020 nanti," kata dia.