Mal di Jakarta Buka Mulai 5 Juni, Pelaku Usaha Kecil Bakal Keteteran

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terlalu terburu-buru dalam membuka masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Ibu Kota pada 4 Juni 2020 mendatang.

Menurut dia, para pelaku usaha kecil belum siap dalam menghadapi kondisi new normal dalam menghadapi wabah virus corona (Covid). Termasuk penyewa kecil di pusat perbelanjaan atau mal yang akan kembali berkegiatan pada 5 Juni 2020.

Bhima menyatakan, pengusaha kecil tersebut akan kerepotan dalam mempersiapkan kegiatan operasinya di mal, yang kembali diizinkan buka sehari setelah masa PSBB di Jakarta berakhir.

"Soal protokol kesehatan, penyediaan masker, hand sanitizer dan jaga jarak bagi tenant kecil pastinya menyulitkan tanpa bantuan dari pemerintah. Biaya operasional akan bengkak kalau tenant harus menanggung protokol kesehatan sendiri," ungkap Bhima kepada Liputan6.com, Rabu (27/5/2020).

Dia menganggap bahwa aksi pengoperasian mal pada 5 Juni besok merupakan langkah yang tidak tepat. Pembukaan pusat perbelanjaan pada waktu tersebut disebutnya terlalu terburu-buru lantaran korban positif virus corona saat ini masih cukup tinggi.

"Ini aneh memang pemerintah. Harusnya kan mendengar ahli kesehatan, pelonggaran dilakukan kalau kurvanya sudah turun. Vietnam, Taiwan sukses karena indikatornya jelas. Kalau pemerintah buru-buru tanpa pertimbangan kesehatan, dikhawatirkan gelombang kedua Covid-19 akan menurunkan minat orang berbelanja," cibirnya.

Kebijakan yang setengah-setengah tersebut dianggapnya bakal menurunkan kepercayaan para konsumen menengah atas yang khawatir akan keselamatan dirinya. Hal tersebut dapat berbuntut pada biaya kesehatan yang juga akan membengkak.

"Imbasnya nanti ke mana-mana, termasuk industri tidak optimal dan pemulihan ekonomi justru berjalan lebih lambat. Baru 2022 malah recovery-nya, karena harusnya pandemi selesai 2020 dan 2021 recovery. Ini jadi berubah total proyeksi," ujar Bhima.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta Ellen Hidayat, mengatakan bahwa mal diseluruh wilayah DKI Jakarta akan buka pada 5 Juni 2020.

“Rencana mal di buka mulai tanggal 5 Juni,” kata Ellen kepada Liputan6.com, Sabtu (23/5/2020).

Padahal beberapa waktu yang lalu, Ellen mengungkapkan bahwa pihaknya sempat melihat infografis berjudul Pemulihan Ekonomi yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia secara bertahap. Salah satunya ditulis jika mal akan dibuka pada fase 2 yaitu pada 8 Juni 2020.

Tentu Ellen menanggapi positif hal tersebut, maka APPBI akan mengikuti arahan dari Pemerintah dan Gubernur DKI mengenai tanggal yang dipilih untuk mulai beroperasinya pusat belanja di DKI.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut terkait detail mal mana saja yang akan dibuka, Ellen mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan.

Sejumlah mal di DKI Jakarta rencananya akan kembali beroperasi mulai 5 Juni 2020 mendatang, menyesuaikan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota yang akan selesai 4 Juni.

Menanggapi hal itu Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, mengatakan Kementerian Perdagangan belum ada aturan khusus untuk pengoperasian mal yang nanti akan dibuka tersebut.

“Masih dalam proses pembahasan dengan Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko),” kata Oke kepada Liputan6.com, Selasa (26/5/2020).

Kemudian saat ditanya lebih lanjut, kapan proses pembahasan dengan Kementerian terkait itu, ia menjawab masih belum bisa dipastikan karena masih dalam tahap proses. Melainkan pihaknya perlu berkoordiasi kembali dengan Kemenko.

Lanjut Oke, ia mengungkapkan belum ada arahan yang jelas dari Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terkait bagaimana langkah dari Kementerian Perdagangan menanggapi pembukaan mal 5 Juni mendatang itu.

Namun yang pasti Kementerian Perdagangan akan mengikuti arahan dari Kementerian dan Lembaga yang terkait, demi mendukung dan menggerakkan kembali ekonomi menuju fase New Normal.

“Ya tergantung arahan, secara prinsip saat ini kita perlu untuk segera menggerakan ekonomi tapi kesehatan juga tidak ditinggalkan. Semua tergantung dari kondisi kedaruratan kesehatan masing-masing daerah, sejauh mana tingkat kedisiplinan atau kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan,” pungkasnya.