BUMN Bareng MES Kukuhkan Duta Ekonomi Syariah

Liputan6.com, Jakarta Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan ini tidak lepas dari dorongan dan dukungan pemerintah Indonesia yang jeli melihat potensi mayoritas populasinya yang beragama Muslim.

Pada 2019, Indeks Literasi keuangan Ekonomi Syariah sebesar 16,3 persen, kemudian meningkat ke 20,1 persen di 2021, dan dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 23,3 persen. Sayangnya, untuk takaran negara sebesar Indonesia, tingkat literasi keuangan Syariah masih tergolong rendah.

Pemerintah terus berupaya mengembangkan ekonomi Syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Mengindikasi rendahnya literasi ekonomi dan keuangan Syariah sebagai factor determinan perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia maka BSI Maslahat dan Rabu Hijrah meluncurkan program Muda Berbagi sebagai langkah awal penguatan peningkatan ekonomi Syariah di Indonesia.

Kegiatan Muda Berbagi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peningkatan pengetahuan para professional muda Indonesia khususnya di lingkungan korporasi milik negara sebagai pionir kebangkitan ekonomi umat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sales & Distribution BSI sekaligus Pembina BSI Maslahat Anton Sukarna, Fahrudin selaku koordinator unit TJSL Kementrian BUMN, Iggi Achsien selaku Sekjend MES, Muh. Arief Rosyid selaku Komisaris BSI, Sukoriyanto Saputro selaku Direktur Eksekutif BSI Maslahat, Phirman Rezha selaku Chairman Rabu Hijrah dan Perwakilan Caprtain Milenial masing-masing BUMN.

Peluncuran program ini sekaligus mengukuhkan Duta Ekonomi Syariah masing-masing BUMN yang bertujuan untuk branding dan memperkuat positioning ekonomi Syariah secara masif melalui para professional muda di lingkungan korporasi pemerintah.

Anton Sukarna mengakatan bahwa Duta Ekonomi Syariah diharapkan mampu menjadi sebagai katalis ekonomi dan keuangan syariah, bukann sekedar memindahkan rekening konven ke syariah tetapi lebih dari itu yaitu untuk kesejahteraan masyarakat umum.

Dalam kesempatan yang sama Iggi Achsien mengatakan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) juga menyambut baik inisiatif untuk memulai program ini secara sederhana dahulu (pilot program) di 5 BUMN, untuk kedepannya bisa ada duta ekonomi syariah di seluruh BUMN di Indonesia.

“Tahun ini 5 Masjid BUMN, kalo bisa tahun depan 500 masjid diseluruh Indonesia, agar dampaknya lebih luas” tambah Iggi Achsien

Lebih lanjut Fahrudin mengatakan bahwa program ini harus ada tindak lanjut, tidak hanya berhenti pada ceremonial pelantikan duta ekonomi syariah, BUMN melalui TJSL sangat mendukung program ini.

“Duta Ekonomi Syariah ini saya kenal orang-orangnya, sebenarnya tanpa dikukuhkan sebagai duta, hati mereka sudah terpaut dengan ekonomi syariah dan selalu bersedia untuk menjadi bagian dari meningkatkan literasi ekonomi syariah," kata Komisaris BSI Arief Rosyid.

Peserta peluncuran terdiri dari pegawai milenial dan generasi Z perusahaan di lingkungan kementrian BUMN yang terafiliasi dalam BUMN Muda dari berbagai perusahaan BUMN. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar profesional muda dan memberikan dampak kepada kemajuan bangsa.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, mengatakan setidaknya ada 4 tantangan dan masalah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini pun membutuhkan perlunya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

"Untuk itu, perlu kolaborasi dan dukungan semua pihak. Mulai dari pemerintah, parlemen, hingga industri yang menjadi rantai nilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, termasuk koperasi syariah," kata MenKopUKM Teten Masduki, Jumat (4/11/2022).

Tantangan pertama, lembaga keuangan syariah masih menghadapi masalah permodalan. Sehingga, hal ini dinilai masih menghambat perluasan jangkauan pemberian pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku usaha dengan biaya yang lebih rendah.

Kedua, percepatan pengembangan inovasi produk syariah. "Produk syariah kita perlu lebih variatif dan market friendly," kata MenKopUKM.

Tantangan ketiga, kata Menteri Teten, terkait pengembangan SDM di sektor ekonomi syariah. Sebab, diperlukan SDM yang bisa mengelola dana umat yang sangat besar.

"Keempat, keterbatasan infrastruktur di ekonomi dan keuangan syariah yang juga perlu diatasi. Sehingga, layanan keuangan syariah, termasuk pemanfaatan teknologi, bisa semakin diperluas," ujar MenkopUKM.

Adapun hingga kini masih ada koperasi, termasuk koperasi syariah, yang masih konvensional alias belum go digital. "Sementara Fintech yang memiliki pangsa pasar yang sama dengan koperasi, sudah memakai teknologi digital. Bahkan, sudah memakai pola credit scoring," ujarnya.

Di mata MenKopUKM, dengan pola credit scoring, Fintech berani memberikan kredit secara lebih cepat ketimbang bank dan koperasi, plus tanpa agunan.

"Maka, kita mendorong pelaku UMKM go digital, bukan sekadar masuk ke marketplace. Tapi juga business proccess-nya juga harus sudah digital," katanya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga mendorong agar laporan keuangan usaha mikro dan kecil sudah menggunakan aplikasi digital. Sehingga, track record cashflow terlihat dengan jelas.

"Dengan credit scoring seperti itu tidak perlu lagi agunan aset ketika mengajukan kredit. Jadi, harus ada inovasi dari penyedia kredit bagi UMKM," ucap MenKopUKM.

Kendati demikian, berdasarkan data State Gobal Islamic Economy Report 2020/2021, indikator ekonomi syariah Indonesia terus membaik. Pada 2020, berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

"Perkembangan tersebut mencerminkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memiliki kekuatan yang luar biasa untuk terus dikembangkan," ujar MenKopUKM.