Peringati Hari Statistik Nasional, BPS Ungkap Kontribusi Statistik ke Indonesia Emas 2045

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) memperingati Hari Statistik Nasional (HSN) pada 26 September 2023. Tahun ini HSN mengusung tema "Statistik Berkualitas untuk Indonesia maju"

Sekretaris Utama (Sestama) BPS Atqo Mardiyanto, menjelaskan, tema ini dipilih untuk menunjukkan pentingnya peran statistik dalam mewujudkan Indonesia maju dan menyongsong Indonesia emas 2045.

"Momen penting ini menjadi tumpuan kita untuk menjadi bangsa yang kuat dan memiliki peran penting di kancah internasional. Kita pun dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dan statistik menjadi bagian penting dalam langkah perjuangan ini," kata Atqo dalam sambutannya di Peringatan HSN 2023, di halaman Gedung 3 BPS, Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Atqo berpesan kepada seluruh insan statistik, bahwa HSN merupakan elemen penting dari sejarah panjang perjalanan Statistik Nasional yang menandai terbitnya undang-undang nomor 7 tahun 1960 tentang statistik.

"Undang-undang ini merupakan titik awal perjalanan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik, yang sebelumnya diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial," ujarnya.

Atqo menegaskan, HSN bukanlah momen perayaan milik BPS saja, namun merupakan hari penting dan bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, momen HSN sudah sepatutnya dirayakan dengan penuh sukacita oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Peran BPS

Adapun, peran BPS dari tahun ke tahun semakin kuat dibuktikan dengan berbagai pencapaian yang sudah diraih dan semua ini adalah karya dari seluruh Insan BPS. Di tingkat Internasional peran BPS semakin luas, peran nyata BPS dapat kita lihat dengan ditunjuknya kepala BPS sebagai Chair of ASEAN.

"Tahun 2023 BPS juga dipercaya sebagai tuan rumah dari 4 kegiatan ASEAN di bidang statistik, yang puncaknya nanti adalah pertemuan Kepala Kantor Statistik Nasional di wilayah ASEAN, Mitra dialog, Mitra pembangunan dan organisasi internasional dari berbagai negara yang akan dilaksanakan di bulan November," katanya.

BPS juga dipercaya menjadi co chair bersama National Bureau of Statistics of China (NBS) dalam forum statistik ASEAN dan China yang ke-9. Selain itu, BPS juga akan terus mengambil peran sebagai Leading country dalam pengembangan dan implementasi big data, salah satunya melalui pembangunan UN regional hub on big data dan data science Indonesia yang mencakup kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, di tingkat nasional perluasan peran BPS terbukti dari kolaborasi dengan banyak Kementerian lembaga, diantaranya dengan Kementerian Agama, Badan riset dan inovasi nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian koordinasi bidang kemaritiman, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian investasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tak hanya berhenti disitu saja, HSN juga merupakan momentum untuk meningkatkan literasi dan edukasi mengenai pentingnya statistik kepada masyarakat luas.

"Banyak capaian dan upaya yang juga telah kita lakukan, antara lain pembinaan statistik sektoral kepada kementerian lembaga melalui EPSS atau evaluasi pembangunan statistik sektoral yang menjadi bagian dari penilaian reformasi birokrasi Kementerian lembaga," pungkasnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran sentral dalam menjaga inflasi dan daya beli masyarakat di tengah gejolak ekonomi serta tantangan fiskal lainnya. Salah satu gejolak ekonomi yang mampu dikendalikan adalah pergerakan inflasi.

Pengendalian inflasi menjadi salah satu agenda prioritas yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2022. Hal tersebut dimasukkan ke dalam salah satu agenda prioritas karena tingginya eskalasi geopolitik serta momen pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yang berdampak pada kenaikan harga komoditas global.

Sementara itu, di bulan Agustus 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi Indonesia sebesar 3,3% year on year (yoy). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 2022 yang tercatat sebesar  5,5% yoy. Penurunan angka inflasi tersebut semakin mengarah kepada sasaran inflasi yang ditargetkan, yakni 3±1% year on year (yoy).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, meskipun inflasi Indonesia masih rendah 3,3% jika dibandingkan dengan banyak negara di ASEAN maupun negara G20, namun Indonesia harus tetap waspada.

"Kalau kita lihat inflasi Indonesia 3,3% dibandingkan banyak negara baik di ASEAN maupun G20 kita relatif dalam situasi yang moderat rendah. Namun, kita tetap harus waspada, karena harga pangan volatile food menunjukkan adanya kenaikan yang cukup tajam pada bulan Agustus, yakni kontribusinya di 2,4%," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi September 2023, secara virtual, Rabu (20/9/2023).

Salah satu aspek yang membuat pergerakan inflasi terus turun adalah adanya kesinambungan kebijakan yang terus secara konsisten dilakukan.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa APBN selalu digunakan secara efektif, bekerja keras untuk mengendalikan tantangan pandemi sekaligus mempercepat momentum pemulihan ekonomi Indonesia.

"APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak. APBN harus kita jaga untuk menjadi instrumen yang sehat dan sustainable karena agenda pembangunan kita masih sangat banyak,” katanya.

Menkeu Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa APBN memiliki fungsi stabilisasi yaitu berperan sebagai shock absorber terhadap gejolak dalam perekonomian. 

"APBN akan tetap menjadi instrumen penting yang diandalkan untuk menghadapi dinamika global sebagai shock absorber, juga sebagai instrumen untuk mentransformasikan ekonomi, dan APBN harus bisa terus mendukung perbaikan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menginisiasi berbagai program perlindungan sosial yang dialokasikan dari APBN untuk melindungi kelompok yang miskin dan rentan guna menjaga daya beli. Selain itu, intervensi harga dan menjaga ketersediaan stok serta cadangan pangan dalam mengendalikan inflasi pun dilakukan.