Pembangunan 36 Rumah Menteri di IKN Sudah Capai 42,62%

Liputan6.com, Jakarta - Progres pembangunan Rumah Menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 42,62 persen. Hal ini diungkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).  

"Untuk progres Rumah Tapak Jabatan Menteri sudah mencapai 42,62 persen," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga dikutip dari Antara, Minggu (10/12/2/2023).

Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan Rumah Menteri yang berada di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Pekerjaan ini ditargetkan selesai pada 2024, sebagai salah satu infrastruktur pendukung dalam rangka persiapan penyelenggaraan upacara bendera pada Peringatan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN.

Pembangunan konstruksi rumah dilaksanakan secara paralel dengan penataan lanskap. Penghijauan dan penataan pedestrian bagi pejalan kaki di sekitar lokasi pembangunan juga dilakukan supaya kondisi lingkungan tetap terjaga dan nyaman untuk dihuni.

Kementerian PUPR juga memasang panel surya sehingga memaksimalkan pemanfaatan energi listrik di unit hunian. Selain itu selama pembangunan, Kementerian PUPR meminta agar pohon-pohon yang ada tidak ditebang, sekaligus terus melakukan penanaman pohon agar lingkungan tetap hijau dan asri.

24 Rumah Tapak

Sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 104 dibangun di atas lahan seluas 10,6 hektare. Sementara, Rumah Tapak Jabatan Menteri Persil 105 sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 ha. Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubellair, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi berkontur sehingga terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope.

Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan. Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.

Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana. Diterapkan pula sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet dan wi-fi sehingga menjadi kawasan cerdas terpadu.

Sebelumnya, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan bahwa IKN akan memiliki pasokan listrik berbasis energi bersih hingga 50 megawatt (MW) di 2024.

Direktur Direktur Transformasi Hijau Otorita IKN Agus Gunawan mengatakan, saat ini PT PLN (Persero) telah memulai pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 10 megawatt (MW) di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

"Saat ini yang sedang dibangun oleh PT PLN adalah pembangkit listrik tenaga surya 10 megawatt, yang itu nanti di Februari 2024 akan COD (commercial operation date]," jelasnya saat ditemui, Jumat (8/12/2023).

“Kemudian di bulan Juli sisanya 40 megawatt, sehingga totalnya 50 megawatt (listrik tenaga surya) di 2024,” jelas agus.

Agus juga menyebutkan bahwa nantinya sejumlah investor asing akan ikut membangun PLTS di IKN.

“Ada beberapa investor (asing) yang tertarik untuk penyediaan energi surya. Ada dari Hungaria dengan teknologinya diambil dari China, kemudian dari Jerman dan Korea,” bebernya.

Dia juga memastikan, investor yang berencana membangun fasilitas energi terbarukan akan diberikan insentif.

"Kita masih mengharapkan adanya investor yang akan membangun energi surya di IKN dan tentu untuk investor yang akan membangun pembangkit listrik dari tenaga renewable tentu saja akan ada insentif-insentifnya," imbuh Agus. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, investor asing masih harus bersabar untuk bisa menyalurkan investasi di IKN. Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini masih memprioritaskan para investor dalam negeri untuk masuk ke proyek ibu kota baru tersebut.

"(Investor asing) bukan enggak ada yang masuk. Harus diingat, sudah ada yang masuk, tapi perintah Presiden yang di cluster A memprioritaskan pengusaha dalam negeri. Agar, yang tempat premium itu dikuasai oleh anak-anak negeri sendiri," ujar Menteri Investasi di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Bahlil menyebut sejumlah perusahaan dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tengah tengah antre menanamkan modalnya di IKN. Rencananya, mereka bisa mulai masuk pasca upacara perayaan 17 Agustus 2024.

"Negaranya kan dari Uni Emirat Arab, China, Korea. Mereka kan masuk dalam tahap kedua, setelah tahap pertama ini selesai, setelah kita upacara 17 Agustus. Tapi tanahnya sudah di-clear-kan," ungkapnya.

Melansir laporan Otorita IKN, hingga November 2023 minat investasi ke IKN telah membuahkan 305 surat pernyataan minat (Letter of Intent/LoI), baik dalam dan luar negeri. Terhitung sudah ada 21 investor yang melakukan groundbreaking dengan nilai investasi sebesar Rp 35 triliun.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono membahas terkait progres investasi yang ada di Nusantara. Dari 305 LoI yang masuk ke Otorita IKN, terdapat 172 perusahaan nasional/lokal yang berminat dengan proyek IKN. Meski demikian, sedikitnya ada 133 perusahaan luar negeri juga menyampaikan ketertarikannya.

"Dari 305 LoI yang telah diterima oleh Otorita IKN, telah kami lakukan proses uji kelayakan dengan peninjauan dan prioritasi, dimana tidak hanya perusahaan lokal tetapi juga berbagai perusahaan asing yang juga bermitra dengan perusahaan domestik," kata Agung beberapa waktu lalu.