Kemendag Proyeksikan Transaksi E-Commerce 2023 Capai Rp 533 Triliun

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 533 triliun,

oleh Tira Santia diperbarui 04 Jan 2024, 16:00 WIB
Diterbitkan 04 Jan 2024, 16:00 WIB
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/2024). (Tira/Liputan6.com)
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/2024). (Tira/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perdagangan (Kemendag) memproyeksikan transaksi e-commerce tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 533 triliun, dibandingkan transaksi e-commerce tahun 2022 yang tercatat Rp 476,3 triliun.

Hal itu disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

"Dalam beberapa tahun terakhir, e-commerce menunjukkan potensi yang besar dalam kontribusinya bagi perekonomian. Nilai transkasi e-commerce sepanjang 2022 Rp 476,3 triliun, tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp 533 triliun," kata Mendag.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, untuk mendukung potensi pertumbuhan e-commerce tersebut, Kemendag telah menerbitkan permendag Nomor 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha melalui sistem elektronik.

Dukungan Kebijakan Kemendag

Selain itu, pihaknya juga sudah menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.1998/2023 tentang menetapkan positive list atau daftar barang-barang jadi asal luar negeri di bawah USD 100 per unit yang boleh diperdagangkan melalui platform niaga elektronik lintas negara atau e-commerce cross border.

Menurutnya, dengan diterbitkannya dua kebijakan tersebut bertujuan agar tidak merugikan UMKM dan industri dalam negeri. Oleh karena itu, sebagai contoh, Pemerintah Indonesia mengatur e-commerce asal China yakni TikTok Shop.

"Jadi, kemajuan ekonomi digital atau e-commerce ini jangan sampai merugikan kita. Oleh karena itu, kemarin e-commerce luar diatur agar tidak merugikan UMKM dan industri dalam negeri. Itulah gunanya Permendag 31 itu," pungkasnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Mendag Zulkifli Hasan: Inflasi Tahun 2023 Terendah Sepanjang Reformasi

Raker dengan Komisi VI DPR, Mendag Zulkifli Hasan Tunjukkan Minyakita
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022). Rapat membahas pengesahan perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut inflasi pada tahun 2023 sebesar 2,61 persen merupakan angka terendah sepanjang reformasi.

"Selama 2023 inflasi kita 2,61 persen, dan Desember kemarin 0,41 persen. Ini terendah semenjak reformasi (tahun 2023)," kata Mendag dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/2024).

Mendag mengatakan, Kementerian Perdagangan turut andil dalam penurunan laju inflasi di tahun 2023, yakni pihaknya rutin melakukan kunjungan ke pasar-pasar di tanah air untuk memantau stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok.

 


Sistem Pemantauan

Inflasi Ekonomi Indonesia
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan tren penurunan inflasi ini menunjukan stabilitas harga komoditas pangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, Kemendag juga melakukan pemantauan melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (SP2KP).

"Apa yang kemendag lakukan? kita kata kuncinya adalah turun langsung ke pasar, kita memantau secara intensif melalui SP2KP di 671 pasar di 503 kab/kota. Kalau ada pasokan terlambat kita koordinasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Kemendag juga bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (BULOG) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

"Kita bekerjasama dengan Bulog dan Badan pangan Nasional," ujarnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya