Jokowi Buka Suara Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pemilu 2024, Begini Alasannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait polemik pemberian bantuan sosial (bansos) pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) di tahun politik.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 19 Feb 2024, 13:46 WIB
Diterbitkan 19 Feb 2024, 13:46 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengecekan ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disalurkan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). (Dok Bulog)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait polemik pemberian bantuan sosial (bansos) pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) di tahun politik.. (Dok Bulog)

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait polemik pemberian bantuan sosial (bansos) pangan beras kemasan 10 kilogram (kg) di tahun politik.

Jokowi menyebut, penyaluran bansos beras diperlukan untuk melindungi daya beli atas kenaikan harga beras. Menurutnya, kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga berbagai negara belahan dunia.

"Kenapa pemerintah memberikan bantuan pangan beras sebulan 10 kg kepada Bapak Ibu semua? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara naik," kata Jokowi saat meninjau penyaluran Bansos Beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Senin (19/2/20244).

Jokowi menyebut, kenaikan harga beras diakibatkan oleh persolan perubahan iklim. Hal ini  berdampak pada terganggunya musim tanam padi yang menyebabkan produktivitas panen menurun.

"(Beras naik) tidak hanya di Indonesia. Kenapa naik? Karena perubahan iklim sehingga produksi berkurang dan harga naik Dan Pemerintah membantu dengan menyalurkan bantuan beras ini agar meringankan Bapak dan Ibu semuanya," ungkapnya. 

Komitmen Pemerintah

Oleh karena itu, Jokowi memastikan pemerintah akan terus menyalurkan bansos pangan beras beras kepada masyarakat  berpendapatan rendah. Tentunya, penyaluran beras ini tetap memperhatikan anggaran yang tersedia di APBN.

"Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak. Jadi udah terima semua?," ujar Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima bansos beras.

 

Harga Beras Catat Rekor Tertinggi era Jokowi

Presiden Jokowi Resmikan RS Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Soedirman
Seluruh prosesi peresmian semua rumah sakit tersebut dilakukan di RS PPN Panglima Besar Soedirman, Bintaro, Jakarta. (BAY ISMOYO/AFP)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan mengatakan, saat ini, kenaikan harga beras telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.

Reynaldi mencatat, untuk harga beras medium dijual Rp 13.500 per kilogram (kg) sedangkan beras premium sudah menyentuh Rp 18.500 per kg.

"Ini harga beras tertinggi sepanjang pemerintahan presiden Jokowi," ujar Reynaldi kepada Merdeka.com di Jakarta, Senin (12/2).

Selain alami kenaikan harga, lanjut Reynaldi, pasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional. Kondisi ini menyebabkan harga beras menjadi semakin mahal.

"(Saat ini) beras melonjak dan sulitnya beras di dapati di pasar tradisional," ungkapnya.

 

Masalah Data

Kenaikan Harga Beras di Pasar Cibubur
Perubahan iklim juga berimbas pada gagal panen padi. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Reynaldi menyebut, kenaikan dan kelangkaan beras ini diakibatkan oleh ketidakakuratan data pemerintah atas pasokan beras untuk kegiatan bantuan sosial (bansos) pangan maupun konsumsi masyarakat secara umum. Kondisi ini diperparah dengan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi badai El-Nino.

Ke depan, IKAPPI meminta  pemerintah agar berhati-hati dengan lonjakan beras dan sulitnya untuk mendapatkan pasokan di pasar tradisional yang masih terus berlangsung. Mengingat, kondisi ini dapat merugikan masyarakat selaku konsumen akibat pelemahan daya beli.

"Ini penting karena ini momen politik, musim pemilu sehingga banyak beras yang di ambil diluar pasar tradisional atau produsen besar. Ini yang harus di jaga oleh pemerintah untuk ke depan," pungkasnya.

 

 

 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya