Menko Pangan Pastikan Tak Tambah Kuota Impor Beras

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak akan menambah kuota impor beras pada 2024. Kuota impor beras yang akan dilakukan pada tahun ini seusai dengan yang telah ditetapkan di awal tahun.

Pernyataan Menko Pangan ini menanggapi spekulasi publik terkait kemungkinan impor beras tambahan, di mana Zulkifli Hasan memastikan keputusan impor hanya melibatkan realisasi impor sebesar 3,6 juta ton, sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

“Nggak ada, jadi ini bukan impor beras baru. Tolong teman-teman ya, nanti saya dimarahin sama publik. Wah ini Menteri, gitu nggak? Ini ya sudah diputuskan, ya sudah diputuskan realisasinya. Ini diputuskan tahun lalu," kata Zulhas kepada media, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Zulkifli menjelaskan dari total kuota impor beras sebesar 3,6 juta ton yang telah disepakati tahun lalu, sebanyak 2,75 juta ton telah berhasil masuk ke Indonesia pada tahun ini.

Ini berarti masih ada sisa kuota sebesar 850 ribu ton yang akan dikejar penyelesaiannya sebelum akhir tahun, dengan tujuan memperkuat cadangan beras nasional (CBP).

“Ini sudah diputuskan tahun lalu 3,6 juta ton realisasinya yang belum itu 850.000 ton. Ya tentu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850.000 itu bisa masuk semua. Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat. Dan saya kira di bawah Pak Dirut, inilah stok yang terkuat selama ini, yang terbaik, terbagus," terang Zulhas.

Menko Pangan itu juga menyebut adanya rencana perencanaan impor tahun 2025 yang mempertimbangkan potensi kemunduran musim tanam.

Ia bilang pemerintah akan mengkaji berbagai langkah untuk meminimalkan impor dengan lebih mengoptimalkan produksi dalam negeri.

“Makanya kita harus berkarangan baik ya. Yang penting ini dulu, lanjutan kami akan lebih intent lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar bisa berjalan dengan baik. Import sedikit mungkin, produksi bisa naik, kita akan rencanakan dengan baik. Tetapi masyarakat juga bantuan-bantuan bisa terlaksana dengan baik," pungkas Zulkifli Hasan.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto targetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 2028. Ada sejumlah komoditas pangan yang dibidik tak lagi impor pada tahun tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, beras tentu jadi komoditas yang tak boleh terlewat guna mencapai swasembada. Namun, tak hanya itu, ada beberapa bahan pangan lain antara lain jagung, tebu, kedelai, hingga kopi. 

"Ini tidak hanya beras. Ada beras, terus jagung, tebu, gula, kedelai, dan kita sekarang tambah lagi, coklat karena itu unggulan kita," ujar Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Saudara tahu kita sekarang impor banyak coklat, banyak kopi. Terus kemudian cabai, bawang. Itu juga kita akan kembangkan," tegas dia. 

Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun pada 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," urai Zulhas.

Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," imbuh Zulhas. 

Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.