Sri Mulyani Beberkan Salah Satu Syarat Indonesia Bisa Jadi Negara Maju, Apa itu?

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan terus mendorong transformasi digitalisasi di daerah. Lantaran hal itu merupakan salah satu syarat agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Kami akan terus mendorong digitalisasi daerah. Transformasi digital adalah syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024, di Jakarta (23/9/2024).

Oleh karena itu, kata Menkeu, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan baik di pusat, kementerian, lembaga maupun di daerah. Dalam hal ini Kemenkeu terus mengembangkan teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah secara bersama-sama.

Tujuannya, guna memperkuat kemampuan Pemerintah dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tentu kita dalam bekerja ini perlu untuk terus memperbaiki tadi yang disebut interoperabilitas. Kalau kita bicara tentang pengelolaan APBN di payment system itu tidak bisa dilakukan di masing-masing daerah. Karena kita bukanlah suatu zona otonomi yang kemudian membangun sendiri masing-masing software yang kemudian tidak interoperable," tutur dia.

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien. Di sisi lain, Kemenkeu juga terus bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Dia menuturkan, SIPKD menjadi sistem informasi keuangan yang bisa terintegrasi dan selaras dengan harmonisasi untuk mendorong sinergi belanja pusat dan belanja daerah.

"Dengan SIPKD ini kita berharap masing-masing daerah memiliki standar informasi keuangan daerah yang sama, basis datanya sama, dan interoperabilitas dan informasi yang bisa dipadukan dengan keuangan negara. Yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia telah memiliki bekal untuk menjadi negara maju. Bahkan hal itu diakui oleh Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, yang menyebut sumber daya alam (SDA) Indonesia melimpah, dan juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang banyak.

Menurut Wang Wentao, SDA dan SDM yang melimpah tersebut merupakan potensi yang bisa didorong Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan negara maju pada 2045.

"Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap. Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, pendek kata seluruh persyaratan kita punya," kata Mendag dalam sambutannya saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah, di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Kata pria yang akrab disapa Zulhas ini, mengakui Indonesia memang layak menjadi negara maju pada 2045. Saat ini saja neraca perdagangan Indonesia sudah surplus berturut-turut selama 51 bulan sejak Mei 2020.

"Terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus di atas 5 persen," ujarnya.

Kendati begitu, untuk mencapai negara maju, Indonesia masih terkendala dengan adanya hambatan di bidang ekonomi, yakni aktivitas barang impor ilegal masih marak. Bahkan hal itu telah menggerogoti pangsa pasar atau underground economy RI sebesar 30-40 persen. Underground economy, yakni penghasilan yang didapat dari kegiatan ekonomi yang tidak terekam dan atau tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak.

"Kita punya semua persyaratan. Salah satunya hambatannya itu adalah kita kenal dengan underground economy. Hampir 30-40 persen pasar kita itu, di pangsa pasarnya, atau yang disebut dengan underground economy itu. Artinya di situ kata-katakan ilegal. Kalau ilegal negara enggak punya, enggak dapat pajak," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan, Indonesia baru bisa dikatakan sebagai negara maju jika gaji rata-ratanya berada di level USD 13.000 per tahun, atau Rp 15 juta per bulan.

Namun faktanya, ia mengungkapkan, gaji rata-rata para pekerja di Indonesia saat ini masih jauh untuk bisa dikategorikan sebagai masyarakat negara maju.

Saya orang ekonomi, negara maju definisinya jelas. Pendapatan per kapita USD 13.000 per tahun. Jadi selama belum bisa tembus itu, belum bisa masuk negara maju," ujar Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam acara peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP), Kamis (7/3/2024).

"Sekarang Indonesia USD 4.800, harus jadi tiga kali lipat USD 13.000. Kalau dollar susah itung-itungnya orang Indonesia, dirupiahin boleh. Pendapatan rata-rata per bulan harus Rp 15 juta, sekarang Indonesia Rp 5 juta," ungkapnya.

Menurut dia, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikan gaji rata-rata para pekerja di level Rp 15 juta per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi.

"Sejarah membuktikan waktunya 5 tahun sampai 2035. Jadi kalau bangsa Indonesia dalam 6-11 tahun lagi gagal menembus USD 13.000, seumur hidup bangsa negeri ini, anak kita, cucu kita tidak akan pernah merasakan hidup sebagai rakyat negara maju," sebutnya.

"Jadi kita musti memastikan, 6-11 tahun ke depan harus kerja sangat kerasa untuk naikin GDP per capita dari USD 4.800 ke USD 13.000," kata Menkes.

Brazil

Sebagai contoh, ia menyebut Brazil yang pintu untuk menjadi negara maju sudah tertutup. Meskipun pendapatan per kapita Negeri Samba tembus USD 8.200 per tahun, namun populasinya kini telah menua.

"Saya datang ke sana kemarin, datang ke puskesmas, yang datang di Brazil orang-orang tua. Brazil itu menurut saya sangat sulit jadi negara maju, karena populasinya sudah tua, aging. Enggak punya bahan bakar untuk menembus USD 13.000," tutur Menkes Budi Gunadi Sadikin.