10 Tahun KPBU Merajut Mimpi Infrastruktur Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Indonesia, sebuah negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, mempunyai tantangan  besar untuk memacu pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun di balik kebutuhan yang mendesak untuk membangun infrastruktur yang layak, terdapat keterbatasan anggaran APBN dan APBD.

Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) mempuyai peran besar sebagai jembatan antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan keterbatasan anggaran pemerintah. KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak (Perpres 38/2015).

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU telah menjelma menjadi instrumen andalan dalam membangun infrastruktur di berbagai sektor. Skema ini memungkinkan pemerintah untuk berbagi risiko dengan sektor swasta, sambil memanfaatkan keahlian teknis dan efisiensi operasional badan usaha dalam merealisasikan proyek-proyek vital.

Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat, dan pencapaian yang diraih KPBU selama periode ini sangat layak diapresiasi. Per 30 September 2024, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah berhasil membangun dan mengoperasikan 23 proyek KPBU senilai Rp 134,78 Triliun dari 36 proyek KPBU yang telah ditandatangani senilai Rp316,38 triliun.

Dari proyek-proyek besar di sektor transportasi hingga utilitas, KPBU telah membuktikan diri sebagai solusi efektif yang mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat. Namun, perjalanan KPBU tentu bukan tanpa tantangan.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, ketika dihubungi menyampaikan meski banyak capaian telah diraih, tantangan besar masih menghadang di depan.

"Financing gap atau kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan infrastruktur dan dana yang tersedia semakin melebar”. Di sisi lain, tuntutan untuk menerapkan proyek infrastruktur yang berkelanjutan sesuai pedoman Environmental Social Governance (ESG) juga semakin meningkat," kata Brahmantio Isdijoso.

Menghadapi tantangan untuk menerapkan Environmental Social Governance (ESG) dalam pembangunan infrastruktur, Kementerian Keuangan telah memiliki ESG Framework dan Manual. ESG Framework dikembangkan untuk mendorong penyelarasan indikator kinerja infrastruktur dengan tujuan pembangunan keberlanjutan. ESG Manual disusun dalam rangka memberikan panduan tentang penerapan ESG Framework untuk memastikan penyediaan infrastruktur memberikan dampak ekonomi yang positif. ESG Manual juga memberikan panduan untuk meminimalkan dampak negatif pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

ESG Framework dan Manual ESG hadir tidak hanya untuk menjaga kualitas proyek, tetapi juga menjadi magnet bagi investor internasional dan swasta yang akan membawa keahlian, pembiayaan, serta keterampilan manajerial kelas dunia. Dengan penerapan ESG, setiap proyek akan memberi dampak positif, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. Inilah langkah nyata untuk menghadapi tantangan masa kini, mempercepat langkah menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan, membuka peluang pembiayaan yang lebih luas, dan menciptakan masa depan yang sejahtera untuk semua.

Lebih lanjut, Brahmantio Isdijoso menyampaikan bahwa proyek KPBU memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional.

"KPBU menjadi solusi inovatif yang memungkinkan sektor swasta untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, transportasi, energi, air minum, kesehatan dan telekomunikasi. Dengan kolaborasi yang baik antara sektor publik dan swasta, KPBU tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi untuk kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan," jelas Brahmantio.

Sebagai gambaran, pada sektor transportasi, KPBU turut serta membangun beberapa ruas jalan tol antara lain:  Jalan tol Balikpapan-Samarinda, jalan tol Manado-Bitung, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Pandaan – Malang, Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated (MBZ), Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, Jalan Tol Cileunyi -Sumendang – Dawuan, Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Semarang – Demak.

Selain jalan tol, KPBU juga turut serta membangun jalur kereta api Makassar Pare-pare. Pembangunan berbagai infrastruktur transportasi tersebut mampu mempersingkat waktu tempuh perjalanan, meningkatkan akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengembangkan kawasan ekonomi termasuk pariwisata.

Di sektor energi, KPBU berperan dalam menghadirkan proyek strategis yang menopang kebutuhan nasional. Salah satunya adalah proyek penyediaan air bersih seperti SPAM Semarang Barat di Jawa Tengah yang telah berhasil memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan ketersediaan air bersih yang memadai. KPBU tidak hanya berperan dalam pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam layanan komunikasi seperti dukungan untuk proyek satelit Palapa Ring Paket Barat dan Paket Tengah. 

Tidak hanya fokus pada infrastruktur besar, KPBU juga berkontribusi dalam proyek penerangan jalan di Kabupaten Madiun. Dengan penerangan jalan tersebut diharapkan risiko kecelakaan lalu lintas dan tindakan kriminalitas akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi lokal juga diharapkan akan terpicu oleh lebih banyaknya aktivitas ekonomi yang dapat berlangsung hingga malam hari.

Perjalanan 10 tahun KPBU menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha dapat menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Infrastruktur yang dibangun melalui KPBU tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari jalan tol hingga rumah sakit, dari listrik hingga air bersih, KPBU telah memainkan peran penting dalam mewujudkan mimpi besar Indonesia untuk menjadi negara maju.

Meskipun pencapaian dalam 10 tahun terakhir sangat menggembirakan, pemerintah dan sektor swasta tidak boleh berpuas diri. Berbagai tantangan yang ada terutama kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung proyek KPBU perlu ditingkatkan agar implementasi ke depan dapat lebih efisien dan efektif.

Potensi KPBU di masa depan sangat besar, terutama dengan kebutuhan proyek-proyek di sektor energi terbarukan dan infrastruktur digital yang tengah menjadi fokus pemerintah. Pengembangan kawasan industri hijau serta perluasan akses internet ke seluruh pelosok negeri melalui KPBU bisa menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkelanjutan.

(*)