5 Perusahaan Investasi di IKN, Nilai Sentuh Rp 1,25 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Lima perusahaan menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah pengalokasian lahan OIKN dan akta notarial sebagai bentuk komitmen dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono menyebutkan total investasi awal dari kelima perusahaan ini mencapai Rp1,25 triliun. Perusahaan-perusahaan tersebut akan mengajukan permohonan lahan untuk mendukung pengembangan berbagai fasilitas di IKN.

“Dengan nilai investasi estimasi yang dikomit di tahap pertama ini Rp 1,25 triliun. Ini untuk membangun mixed use, hotel, perkantoran, juga universitas. Sehingga diharapkan ekosistem perkotaan di IKN, ini akan bisa berkembang lebih jauh,” kata Agung dalam acara Market Sounding Proyek KPBU Ibu Kota Nusantara, Senin (24/1/2025).

Agung menuturkan perusahaan yang melakukan penandatanganan PKSi yaitu PT Balikpapan Ready Mix Nusantara, PT Berkah Bersinar Abadi, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Puri Persada Lampung, dan Universitas Negeri Surabaya.

Agung menambahkan, perjanjian kerja sama ini adalah landasan yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mengatur hak dan kewajiban Otorita IKN dan investor mengenai komitmen untuk memulai pembangunan di IKN.

Agung menjelaskan PKS yang sebelumnya dilakukan dalam 18 bulan, di PKS kali ini kesepakatan komitmen pembangunan 2025. 

“Ini bentuk yang memberikan keyakinan infrastruktur di IKN terus berjalan dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga akan dimulai infrastrukturnya di tahun ini,” ujarnya. 

Sebelumnya, Otorita IKN menyebut akan ada 5 proyek baru di IKN yang bakal melaksanakan proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal 2025. 

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan, banyak investasi dalam dan luar negeri yang saat ini antre masuk IKN. Namun, pihaknya kemudian memilih 5 proyek baru untuk dilaksanakan groundbreaking, yang datang dari 5 investor dengan sektor yang berbeda.  

"Sekarang ini hitungan kita (nilainya) mungkin hampir Rp 6,5 triliun. Ini kita pilah dulu. Sebenarnya masih banyak sekali (investor lain antre), tapi supaya fokus, maka kita akan mulai dengan 5 investor, dengan 5 sektor berbeda," ungkapnya di Kantor Otorita IKN, Nusantara, Kalimantan Timur pada Desember 2024. 

Salah satu investor nantinya berasal dari Malaysia, yang akan membangun hunian dengan nilai investasi sekitar Rp 3,9 triliun. 

Kemudian, ada pula investasi untuk membangun hotel bintang 5. Sayangnya, Agung belum bisa menyebut langsung siapa investornya. 

"Yang hotel karena dia bintang 5, (investasinya) sekitar Rp 1 triliun," imbuhnya.

Selain itu, ada juga groundbreaking investor yang bakal menanamkan modal untuk membangun gedung perkantoran di IKN. Nilai investasinya sekitar Rp 1,4 triliun. 

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, memberikan tanggapan terkait rencana Kepala Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang berencana membagikan lahan IKN kepada negara lain.

Nusron menegaskan bahwa OIKN memiliki kewenangan untuk memberikan lahan IKN kepada pihak manapun.

"IKN itu kan sudah ada HPL, Hak Pengelolaan Lahan yang dilimpahkan dari Menteri ATR mewakili pemerintah Indonesia kepada Otoritas namanya OIKN sehingga penggunaan kawasan IKN ini mau dibagikan kepada siapa itu semua murni kewenangan daripada Otoritas," kata Nusron saat ditemui di kantornya, ditulis Minggu (23/2/2025).

Menurut Nusron Wahid, pihaknya sudah menyerahkan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada OIKN, sehingga OIKN kini berhak mengelola hak pakai atas lahan di IKN.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa pihak yang menerima lahan tersebut dapat mengajukan permohonan ke kantor BPN Penajam untuk memperoleh sertifikat Hak Pakai atau sertifikat Hak Guna Bangunan.

"Nah nanti setelah dilimpahkan, dia datang kepada BPN Penajam sana Minta pengesahan dalam bentuk SHGB di atas HPL, atau Hak Pakai di atas Pengelolaan HPL," jelas Nusron.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, buka suara soal kabar mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028.

Basuki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Prabowo ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Basuki menambahkan, dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN.

"Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound," terang dia.

Selain lahan gratis, Basuki mengutarakan, pajak pelaku usaha juga akan digratiskan selama dua tahun sebagai penyewa (tenant) properti di IKN.

"Kalau ada yang berjiwa entrepreneur akan kami sangat bahagia kalau ada yang mau masuk di sini (IKN). Kalau yang di tenant ini, sementara ini satu dua tahun kami free-kan (pajaknya)," kata Basuki dikutip dari Antara, beberapa waktu lalu.

Dia menyampaikan, saat ini sebanyak 42 tenant sudah beroperasi di IKN, baik di lantai dasar rusun atau apartemen maupun di lantai dasar gedung Kementerian Koordinator, menawarkan berbagai layanan bagi pengunjung.

"Telah beroperasi 42 tenant baik di lantai dasar Rusun atau apartemen maupun di lantai dasar Kemenko," ujar Basuki.