Realisasi Penyaluran KUR Sentuh Rp 76,49 Triliun hingga April 2025, Sektor Produksi Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melaporkan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 21 April 2025 mencapai Rp 76,49 triliun, atau 25,49 persen dari target. 

Penyaluran KUR tersebut diberikan kepada 1.352.024 debitur atau 38,5 persen dari target, dan disalurkan ke sektor produksi sebesar Rp 45,33 triliun atau 59,2 persen dari total penyaluran.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, dalam upaya mendorong peningkatan kualitas penyaluran KUR pada 2025, Kementerian UMKM tengah menyusun Keputusan Menteri (Kepmen) terkait Tim Akselerasi Kualitas Penyaluran KUR.

Tim itu nantinya akan terdiri dari berbagai jajaran di Kementerian UMKM. Mulai dari Deputi Bidang Usaha Mikro, Deputi Bidang Usaha Kecil, Deputi Bidang Usaha Menengah, dan Deputi Bidang Kewirausahaan.

"Nantinya, untuk KUR hingga Rp 100 juta akan ditangani oleh Deputi Usaha Mikro. Sedangkan untuk Deputi Usaha Kecil, KUR hingga Rp 500 juta. Dan untuk KUR Klaster Rp 500 juta akan ditangani oleh Deputi Usaha Menengah," terang Maman dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/4/2025).

Melalui Kepmen ini, Maman mengharapkan dapat dirumuskan starategi pembinaan dan peningkatan penyaluran KUR yang berkualitas dan tepat sasaran. Sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan KUR kecil dan KUR klaster agar lebih optimal.

Selain itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM juga telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Pembiayaan (PKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 dengan 46 lembaga penyalur dan 2 lembaga penjamin. 

Maman menekankan agar lembaga penyalur senantiasa memperhatikan aspek kualitas dalam penyaluran KUR kepada pengusaha UMKM.

"Jadi saya meminta kepada para lembaga penyalur untuk memperhatikan aspek kualitas. Sedangkan pemerintah, guna memastikan kesiapan pengusaha UMKM untuk mengakses pembiayaan, akan memperkuat legalitas usaha mulai dari penerbitan NIB hingga sertifikasi halal," ungkapnya. 

Lebih dari itu, ia juga akan mendorong pengusaha UMKM agar terhubung ke dalam rantai pasok. Melalui klasterisasi dan holding UMKM, hingga perluasan pemasaran dengan cara business matching dan digitalisasi.

"Karena kami sadar sekali pada saat penyaluran KUR ini yang kita dorong salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja sektor produksi dan diharapkan ada multiplier effect secara masif dan optimal terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar nasabah KUR," ujar dia.

Ia juga meminta agar para penyalur KUR untuk melakukan pendampingan terhadap pengusaha UMKM hingga menerapkan digitalisasi/modernisasi dalam sistem perbankan untuk menekan angka kredit macet alias Non Performing Loan (NPL).

"Dari margin atau keuntungan bisa dialokasikan sedikit untuk pendampingan, kami yakin ini bisa menekan NPL. Yang kedua, terapkan digitalisasi atau modernisasi. Jadi diharapkan target pemerintah dan perbankan bisa tercapai," dia menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan laporan pencapaian fasilitasi perizinan Kementerian UMKM sepanjang kuartal I 2025. Mulai dari penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Hingga akhir triwulan I 2025, Kementerian UMKM bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mendorong percepatan penerbitan 739.843 Nomor Induk Berusaha (NIB).

Dengan capaian ini, Maman mengatakan, secara kumulatif total penerbitan NIB nasional telah mencapai 12,27 juta, atau sekitar 80,2 persen dari target nasional sebesar 15,3 juta NIB pada 2029.

Selain NIB, Menteri Maman juga melaporkan penerbitan sertifikat halal di sepanjang tiga bulan awal tahun ini. Dengan jumlah sebanyak 25.509 sertifikat halal melalui cakupan sekitar 162.754 produk dari target nasional 2025 sebesar 3,5 juta sertifikasi halal.

"Guna mempercepat target nasional sertifikasi halal, Kementerian UMKM bersama BPJPH mendorong kebijakan halal self declare. Itu dapat dilakukan oleh pengusaha mikro dan kecil didampingi pendamping halal untuk menyatakan kehalalan produknya," kata Maman di SME Tower, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

\

Dalam hal standardisasi produk, sebanyak 94.530 pengusaha UMKM telah memperoleh sertifikasi SNI Bina UMKM pada triwulan pertama. Sejak 2022 hingga 31 Maret 2025, total akumulasi produk UMKM yang telah tersertifikasi mencapai 1.084.123 produk dari 926.696 pengusaha UMKM.

Maman juga memaparkan capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah terealisasi hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp 57,51 triliun kepada 1.014.545 debitur. 

"Dari jumlah tersebut, sektor produksi menyerap dana sebesar Rp 33,86 triliun atau sekitar 58,9 persen dari total penyaluran KUR," terang dia.

Ia optimistis dapat mencapai target yang telah ditetapkan serta akan memberikan laporan perkembangan kepada publik. 

"Semangat transparansi ini akan terus kami dorong. Kami berencana menyampaikan laporan triwulan kedua agar masyarakat bisa memonitor langsung kinerja kementerian ini dalam mendukung pengusaha UMKM di seluruh Indonesia," seru dia.