PM Mute Egede Dorong Kemerdekaan dari Denmark dan Tak Akan Jual Greenland

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri Greenland, Mute Egede, memperkuat seruan kemerdekaan wilayah tersebut dari wilayah Denmark. Dalam pidato Tahun Baru yang disampaikan pada Jumat (3/1), Egede menekankan pentingnya hak rakyat Greenland untuk menentukan nasib mereka sendiri. Sorotan global terhadap Greenland kembali mencuat setelah Presiden AS terpilih, Donald Trump, menghidupkan minatnya untuk membeli wilayah tersebut.

Greenland telah lama menjadi bagian dari Kerajaan Denmark meskipun memiliki otonomi luas sejak 1979. Namun, ketergantungan ekonomi pada subsidi tahunan dari Kopenhagen mencerminkan ketimpangan hubungan antara kedua pihak. Egede menyatakan bahwa kerja sama dengan Denmark belum sepenuhnya menciptakan kesetaraan yang diharapkan.

Wilayah yang kaya akan cadangan mineral ini tidak hanya menarik perhatian karena sumber daya alamnya, tetapi juga posisinya yang strategis di Arktik. Dengan populasi hanya 57.000 jiwa, Greenland kini menghadapi pertanyaan besar tentang masa depannya sebagai negara merdeka. Berikut faktanya, dirangkum Liputan6, Kamis (9/1).

Greenland memiliki sejarah panjang di bawah kekuasaan Denmark, dimulai dari era kolonial hingga meraih otonomi pada 1979. Meski demikian, banyak warga Greenland merasa hubungan ini masih belum menciptakan keadilan penuh. Subsidi tahunan sebesar 500 juta euro dari Denmark menjadi pengingat ketergantungan ekonomi yang masih kuat.

Perjuangan untuk kemerdekaan Greenland semakin relevan dengan penemuan cadangan mineral besar di wilayah tersebut, yang meningkatkan nilai strategisnya. Namun, pengelolaan sumber daya ini sering kali dipertanyakan karena sebagian besar keuntungan tidak langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.

Sejarah juga mencatat beberapa kebijakan kontroversial Denmark terhadap Greenland, termasuk kampanye kontrasepsi paksa pada abad ke-20 yang menimbulkan trauma historis. Ketimpangan ini menjadi salah satu alasan utama dorongan untuk merdeka.

"Sejarah dan kondisi saat ini telah menunjukkan bahwa kerja sama kami dengan Kerajaan Denmark belum berhasil menciptakan kesetaraan penuh," kata Egede, mengutip ANTARA.

Minat Presiden AS terpilih, Donald Trump, untuk membeli Greenland pada 2019 dan 2024 menunjukkan betapa pentingnya wilayah ini secara global. Posisi strategis Greenland di Arktik, serta keberadaan pangkalan militer AS sejak Perang Dingin, menjadikannya pusat perhatian geopolitik.

Selain itu, Greenland memiliki cadangan mineral tanah jarang yang penting untuk teknologi tinggi seperti baterai dan perangkat elektronik. Sumber daya ini menjadikan Greenland aset yang sangat berharga di tengah persaingan ekonomi global antara negara-negara besar.

Namun, minat luar negeri terhadap Greenland sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat lokal, yang menginginkan kontrol lebih besar atas sumber daya mereka sendiri. Pemimpin lokal secara tegas menolak gagasan bahwa Greenland dapat diperjualbelikan, menegaskan bahwa masa depan pulau ini harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

"tidak untuk dijual dan tidak akan pernah dijual," tambahnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Denmark telah meningkatkan anggaran pertahanan untuk Greenland, mengalokasikan tambahan 1,3 miliar euro untuk wilayah tersebut. Investasi ini dianggap sebagai respons terhadap meningkatnya perhatian internasional, terutama dari AS dan Rusia.

Namun, langkah ini juga dilihat oleh beberapa pihak sebagai upaya Denmark untuk mempertahankan pengaruhnya di Greenland di tengah dorongan untuk kemerdekaan. Pemerintah Denmark menyatakan bahwa kerja sama yang lebih erat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Arktik.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, menekankan bahwa investasi tersebut bukanlah reaksi langsung terhadap pernyataan Trump. Meski begitu, pengumuman ini menunjukkan bahwa Denmark tidak mengabaikan pentingnya Greenland dalam lanskap geopolitik global.

Mute Egede menegaskan bahwa kemerdekaan Greenland adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonial masa lalu. Dalam pidatonya, ia menyoroti perlunya referendum untuk menentukan arah masa depan Greenland, yang dapat diselaraskan dengan pemilihan parlemen pada April mendatang.

Egede juga memulai upaya untuk menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan Greenland berfungsi sebagai negara merdeka. Langkah ini mencakup perencanaan ekonomi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi Denmark.

Pemerintah Greenland juga telah menjalin dialog dengan mitra internasional untuk memastikan bahwa langkah menuju kemerdekaan didukung oleh infrastruktur dan ekonomi yang kuat. Dukungan rakyat Greenland akan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan visi ini.

Kemerdekaan Greenland akan membuka peluang baru bagi wilayah ini untuk mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Namun, tantangan besar tetap ada, termasuk kebutuhan akan mitra internasional untuk mendukung layanan publik, pertahanan, dan pembangunan ekonomi.

Greenland juga harus menghadapi risiko geopolitik yang lebih besar setelah kemerdekaan, mengingat posisinya yang strategis di Arktik. Persaingan antara kekuatan besar seperti AS, Rusia, dan Tiongkok dapat memengaruhi stabilitas kawasan.

Namun, dengan kepemimpinan yang kuat dan dukungan rakyat, Greenland memiliki potensi untuk menjadi negara yang mandiri dan makmur. Proses menuju kemerdekaan akan membutuhkan waktu dan komitmen, tetapi visi ini telah menjadi cita-cita bersama bagi banyak warga Greenland.

A: Greenland ingin mengakhiri ketimpangan sejarah dan menentukan nasibnya sendiri sebagai negara yang merdeka.

A: Greenland memiliki posisi strategis di Arktik dan sumber daya mineral yang sangat berharga.

A: Denmark meningkatkan investasi di Greenland, tetapi mendukung keputusan rakyat Greenland melalui referendum.

A: Tantangan utamanya meliputi pembangunan ekonomi mandiri, keamanan, dan stabilitas geopolitik di kawasan Arktik.