Dekrit, Senjata atau Bumerang?

Liputan6.com, Jakarta: Raut wajah Abdurrahman Wahid tampak serius. Keningnya sesekali berkerut. Intonasi suaranya diatur sedemikian rupa, sehingga mensenyapkan suasana Ruangan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (23/7) dini hari, sekitar pukul 01.30 WIB. Gus Dur yang saat itu mengenakan batik berwarna cokelat dan mengenakan kopiah bertulisan Presiden RI memberlakukan Dekrit. Isinya tak tanggung-tanggung. Pertama, membekukan MPR/DPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum dalam waktu setahun. Ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru. Caranya, dengan membekukan Partai Golongan Karya sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung.

"Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasa," kata Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf yang malam itu disuruh membaca isi dekrit. Selaku Presiden Indonesia dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Abdurrahman merasa perlu menyelamatkan negara dan bangsa.

Pemberlakuan Dekrit langsung ditanggapi secara keras. Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri langsung berkomentar,"maklumat itu tidak sah. "Praktisi hukum Adnan Buyung Nasution juga menegaskan, pemberlakuan Dekrit adalah tindakan pidana dan dapat dikatakan sebagai makar. Itu sebabnya, Adnan menyarankan agar "Gus Dur segera ditangkap. "Adnan Buyung juga mengimbau Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri segera mengambil alih pemerintahan dan menyerukan TNI/Polri untuk tak mematuhi Dekrit tersebut. Mega juga diminta mendesak Polri segera menangkap Gus Dur. "Sebab, apa yang dilakukan Gus Dur benar-benar membahayakan," kata Adnan Buyung, geram.

Senada dengan Adnan Buyung, pengamat politik Andi Alfian Mallaranggeng juga menolak isi Dekrit. Bahkan, secara lantang, dia mengajak semua elemen masyarakat tak menghiraukan Dekrit Presiden. Di mata mantan anggota Komisi Pemilihan Umum ini, pemberlakuan Dekrit sangat tidak sah dan bisa disebut sebagai kudeta. Gus Dur telah memaksakan diri dengan mengambil alih kekuasaan secara keseluruhan ke dalam tangannya.

Tak lama berselang, pimpinan MPR langsung menggelar konferensi pers. Amien Rais mengajak seluruh masyarakat memboikot isi Dekrit. Ketua DPR Akbar Tandjung juga memastikan bahwa Senin ini, MPR akan mempercepat SI dan pada pukul 11.00 WIB Indonesia sudah memiliki Presiden baru. Selain memilih Mega, MPR juga akan membahas pemberhentian Gus Dur. Akbar menilai Wahid telah bertindak otoriter.

Dekrit Presiden langsung memakan "korban". Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman kontan mengundurkan /HTML>"; } ?>

Pergerakan politik memang sangat cepat malam itu. Sejumlah petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan langsung mendatangi kediaman Megawati. Selain itu, Kepala Polri nonaktif Jenderal S. Bimantoro juga segera melaporkan kondisi keamanan terakhir kepada Mega. Dengan rompi antipeluru, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Sofjan Jacoeb juga terlihat di rumah Mega. Lalu, bagaimana dengan sikap TNI? Menurut Agum, sikap TNI sesuai dengan suara rakyat. Itu sebabnya, Megawati meminta TNI/Polri tetap berpegang pada Sapta Marga dan konstitusi.

Pemberlakuan Dekrit bukan tak mendapat dukungan. Sebanyak 81 lembaga swadaya masyarakat sangat mendukung Presiden Wahid membekukan MPR/DPR dan Partai Golkar. Selain itu, ribuan pendukung Abdurrahman dari Jawa Timur telah berada di Jakarta untuk mengamankan Dekrit Presiden. Keberadaan pendukung Gus Dur membuat pengamanan Gedung DPR/MPR makin diperketat. Selain personel Polri, puluhan Polisi Militer juga telah hadir di sekitar Gedung DPR. Dinginnya malam seakan tak mampu menyejukkan suhu politik di Jakarta.

Keintegritasan bangsa Indonesia benar-benar tengah diuji. Ancaman Presiden Wahid bahwa akan ada sejumlah daerah yang memisahkan diri apabila ia diturunkan tak bisa disepelekan. Namun, mempertahankan Wahid juga bukan perkara gampang. Akankah bangsa ini tercabik-cabik karena mempunyai Presiden kembar? Entahlah.(ULF)