Liputan6.com, Jakarta - Koalisi melawan lupa yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil kembali mendesak MPR untuk mendesak Presiden SBY yang diduga melakukan pembangkangan hukum. Pembangkangan hukum yang dilakukan SBY bersama pemerintahannya adalah dengan melakukan pengabaian terhadap 4 rekomendasi DPR terkait penghilangan 13 mahasiswa pada tragedi Mei 1998.
4 Rekomendasi DPR tersebut adalah membentuk pengadilan HAM Ad Hoc, melakukan pencarian terhadap 13 orang yang dinyatakan Komnas HAM hilang, memberikan kompensasi terhadap keluarga korban, dan meratifikasi konvensi anti-penghilangan paksa.
"Kasus penculikan itu bukan diangkat kembali. Bukan dilupakan. Tapi terus kami bawa, karena pada dasarnya belum selesai. MPR mempunyai ini kasus yang paling lengkap karena sudah di Kejaksaan, rekomendasi dari DPR sudah, dan kini bola tinggal di Presiden untuk diproses," katanya di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/6/2014).
Menurutnya, semua yang dilakukan Koalisi Melawan Lupa itu tak semata-mata untuk kepentingan keluarga korban hilang tetapi juga membersihkan hukum yang ada di Indonesia. "Ini semuanya untuk penegakan hukum selain untuk kepentingan agar korban mengetahui keluarga mereka."
Tapi secara garis besar, koalisi juga mempunyai tuntutan yang harus dilakukan MPR guna menyelesaikan persoalan hukum yang telah 16 tahun terkesampingkan. Berikut 3 tuntutan Koalisi Melawan Lupa menyikapi tragedi Mei 1998:
1 Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden RI, Ketua DPR RI, Menkopolhukam, Ombudsman RI dan Komnas HAM untuk memastikan penyelesaian peristiwa penculikan dan penghilangan paksa 1997-1998 dan semua kasus-kasus pelanggatan HAM berat masa lalu.
2. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden RI, Ketua DPR RI, Menkopolhukam, Ombudsman RI, dan Komnas HAM atas perbuatan Mal-Administrasi yang dilakukan Presiden SBY terhadap rekomendasi DPR.
3. Mengadakan konsultasi dan koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendorong Capres dan Cawapres yang 'bersih' dari berbagai persoalan.
Koalisi Melawan Lupa ini terdiri dari Setara Institute, Imparsial, KontraS, ICW, YLBH, dan LBH Institute.
HEADLINE HARI INI
Geger Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar BPJS Kesehatan Fakir Miskin, Kok Bisa?
4 Tuntutan Koalisi Melawan Lupa Tragedi Mei 98
Koalisi juga mempunyai tuntutan yang harus dilakukan MPR guna menyelesaikan persoalan hukum yang telah 16 tahun terkesampingkan.
diperbarui 02 Jun 2014, 16:02 WIBDiterbitkan 02 Jun 2014, 16:02 WIB
Salah satu keluarga korban tragedi Mei Tahun 1998 Ruyati berjalan di depan mural pelanggaran HAM ketika peresmian mural Prasasti Tragedi Trisakti dan Mei 1998 di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Memahami Kata Tugas: Fungsi, Jenis, dan Contoh Penggunaan
Taklukkan Ketinggian Pegunungan, Hyundai Ioniq 5 Cetak Rekor Dunia
Resep Bakso Ikan Tenggiri Lezat dan Sehat
Polemik PPN 12 Persen untuk Barang dan Jasa Mewah, PBNU: Mestinya Dulu Rakyat Diajak Ngomong
Cek Fakta: Tidak Benar dalam Video ini Suasana Sebelum Pesawat Azerbaijan Airlines Jatuh
4 Fakta tentang Fibrilasi Atrium, Kondisi Ketika Serambi Jantung Berdenyut Sangat Cepat dan Tidak Beraturan
Mendagri soal Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Saya Akan Baca Hasil Putusannya
Genjer-Genjer, Perjalanan Lagu Kritik Sosial dan Larangan Politik
Bidik Pengganti Andre Onana, Manchester United Diganggu Raksasa Bundeslga
VIDEO: Geger! 80 Kambing di Ponorogo Mati Mendadak
Fitri Salhuteru Bongkar Jejak Digital Nikita Mirzani Setelah Ribut Besar: Kebaikan Tak Pernah Salah
Cara Daftar Mitra Program Makan Bergizi Gratis 2025, Simak Syarat Lengkapnya