Pipa Gas di SCBD Meledak, Ahok: Karena Bangun MRT Atau...

"Kita takut. Mau gali di mana sekarang. Nggak ada peta. Semua orang seenaknya gali itu. Itu mungkin kesalahan berapa puluh tahun yang lalu."

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 17 Jul 2014, 12:43 WIB
Diterbitkan 17 Jul 2014, 12:43 WIB
Ahok

Liputan6.com, Jakarta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan adanya pengerjaan penggalian tanah untuk proyek mass rapid transit (MRT) kemungkinan punya andil terhadap ledakan pipa gas yang berada di pintu masuk kawasan SCBD dini hari tadi.

"Emang karena bangun MRT. Makanya yang jadi persoalannya itu apa keteledoran orang yang menggali atau memang pipa gas di petanya yang tidak sesuai," ucap pria yang karib disapa Ahok itu di Balaikota Jakarta, Kamis (17/7/2014).

Karena itu, untuk memastikan penyebab utama sehingga pipa gas di kawasan itu menyemburkan api yang cukup besar, baik kepolisian, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), maupun MRT menyelidiki lebih lanjut. Begitu juga pihaknya yang akan menelusuri jaringan bawah tanah Ibukota.

"Ya harus liatin peta, telusuri peta, sampai di mana," ujar Ahok.

Diakui dia, peta bawah tanah Jakarta selama ini memang berantakan. Sebab banyak pihak yang sering memasang jaringan fiber optik seenaknya. Namun Pemprov DKI sulit melakukan penertiban karena kesalahan rumitnya jaringan di bawah tanah sudah tercipta sejak puluhan tahun lalu.

Ketika saat ini pemerintah Jakarta berniat membangun rehabilitasi atau peningkatan jaringan atau dak, pihaknya juga menghadapi hambatan karena peta jaringan bawah tanah tidak tersedia.

"Kita mau bikin dak di bawah. Kita takut. Mau gali di mana sekarang. Nggak ada peta. Semua orang seenaknya gali itu. Itu mungkin kesalahan berapa puluh tahun yang lalu. Nah, sekarang kita mesti raba-raba," jelas Ahok.

Sebagai tindakan awal dan jangka panjang, pihaknya akan merevisi regulasi berupa peraturan gubernur (pergub) terlebih dulu untuk mengatur pemasangan jaringan utilitas di bawah tanah. Saat ini menurut Ahok pergub tersebut sedang dalam tahap penyusunan.

Karena diakuinya tak mungkin Pemprov DKI membatasi pemasangan jaringan utilitas di Jakarta. Maka yang dilakukan hanya memperketat aturan pemasangan agar tidak terjadi kesemrawutan.

"Nggak bisa moratorium (penundaan/penangguhan). Sekarang kita mesti pakai teknologi yang bagus. Makanya saya wajibkan mereka bikin jaringan fiber optik boleh, tapi pasangin saya CCTV," tukas Ahok. (Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya