Kader Muda Golkar Desak Munas Segera Digelar

"Kalau sampai Oktober 2014 tidak dilakukan Munas, tentu akan melanggar AD/ART partai."

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 24 Jul 2014, 06:42 WIB
Diterbitkan 24 Jul 2014, 06:42 WIB
Ilustrasi Partai Golkar
Ilustrasi Partai Golkar

Liputan6.com, Jakarta - Bahtera besar Partai Golkar belum juga surut diguncang gelombang. Setelah Prabowo-Hatta sebagai capres yang didukung Golkar kalah, desakan untuk segera digelar Musyawarah Nasional (Munas) kian kencang.

Desakan itu datang dari kader muda Golkar yang beradal dari Angkatan Muda Perubahan Indonesia (AMPI). Ketua Umum AMPI Dave Laksono mengatakan, partai harus segera melakukan langkah-langkah lebih lanjut setelah hasil pilpres sudah diketahui.

"Sejak awal kita bekerja sesuai aturan. Sebelum pileg ada rapimnas, setelah pileg ada rapimnas, jelang pilpres ada rapimnas. Setelah pilpres ini kami ingin rapimnas juga digelar," kata Dave di kediaman Menko Kesra Agung Laksono, Jakarta, Rabu (23/7/2014).

Menurut Dave, Rapimnas harus dilakukan karena ada evaluasi setelah pilpres. Ia mengaku  prihatin dengan kondisi Golkar saat ini. Menurutnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie gagal membawa partai ke prestasi tertinggi.

Hal itu dapat dilihat mulai dari perolehan suara pileg, tidak  memajukan capres sendiri padahal berada di posisi kedua. Terlebih, capres yang didukung Golkar juga kalah pada pilpres.

"Karena itu kami mendesak segera digelar Munas untuk mengganti pengurus DPP partai," lanjut Dave.

Dave mengatakan, berdasarkan AD/ART partai, Munas harus dilakukan 5 tahun sekali. Munas sebelumnya digelar pada Oktober 2009. Jika dihitung, Golkar seharusnya kembali melaksanakan Munas pada Oktober 2014.

"Kalau sampai Oktober 2014 tidak dilakukan Munas, tentu akan melanggar AD/ART partai. Efeknya pasti pada kader yang akan memutuskan sesuatu," ujarnya.

Pada Rapimnas terakhir ada rekomendasi Munas diundur hingga 2015. Tapi, hal itu berlaku jika pilpres digelar 2 putaran. Dirinya juga mempertanyakan, klaim dari para senior termasuk Akbar Tandjung dan Aburizal yang menganggap DPD tingkat I setuju Munas digelar 2015.

"Pernyataan itu berdasarkan obrolan saat buka bersama di DPP belum lama ini. Tapi, seharusnya yang seperti itu harus berdasarkan forum resmi, bukan sekadar buka bersama," tegas Dave.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya