Rakor Perdana, Menko Polhukam Ingin Hindarkan Tumpang Tindih

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) baru, Tedjo Edhy Purdijatno telah menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan enam menteri di bawah koordinasinya. Menurut Menko Polhukam Tedjo, para menteri serta instasi terkait telah melaporkan masalah dan agenda yang dihadapi sehingga tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih.

"Pada rapat tadi menjelaskan masalah tentang tugas kementerian, jika ada yang overlapping, antar-kementerian bisa dicari solusi untuk itu semua," ujar Tedjo usai melaksanakan rakor di kantornya, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Menurut dia, ada beberapa laporan yang disampaikan oleh kementerian tersebut. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, kata Tedjo, menyampaikan masalah Papua.

"Dari Menlu (Retno LP Marsudi) menyampaikan Papua dari sisi pembangunannya. Sedangkan TNI-Polri menyampaikan masalah separatisnya. Kita padukan saja, itu kan bagus. Jadi kita mewaspadai separatis, tapi juga sambil melanjutkan pembangunan. Itu kan mengurangi dampak (separatis)," jelas dia.

Polri dan BNPT juga menyampaikan masalah ISIS, human trafficking. Sedangkan dari Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, menurut Tedjo, hanya menyampaikan meet defence yang akan diadakan bulan depan.

Bukan hanya itu, Tedjo juga menyampaikan kepada Polri dan TNI, untuk segera mengakhiri konflik yang kerap terjadi.

"Tadi saya sampaikan, ini tergantung pimpinan kesatuannya. Harus ada reward dan punishment yang jelas. Kalau gagal memimpin pasukannya, bagaimana nanti memimpin yang besar. Itu kan masalah kenakalan biasa, tapi kalau sudah tenteng senjata, dan meresahkan masyarakat, harus dicegah," tegas Tedjo.

Sedangkan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H Laoly membahas kejadian yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait aksi yang dilakukan oleh anggota DPR dari PPP yang membalikkan meja.

"Dari kubu Romi (kubu PPP Romahurmuziy) membalikkan meja karena suaranya tidak didengar oleh pimpinan DPR. Mungkin dia (pimpinan DPR) tidak memonitor (keputusan Kemenkum HAM). Padahal Kemenkum HAM sudah mengesahkan muktamar itu (versi Romi). Jika mereka (kubu Romi) mau tenang sedikit, kan bisa di-pending dan menjelaskan masalahnya," papar Tedjo.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara hanya menjelaskan masalah cyber crime, terutama situs porno, dan situs yang membahayakan keamanan di mana masih marak dan bisa diakses.