Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) menggelar rapat kerja dengan Komisi III DPR. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin ini mengagendakan penjelasan Menkumham soal rencana strategis dan target Kemenkumham yang berfokus pada penyelesaian permasalahan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (LP) dan masalah lainnya.
Dalam rapat tersebut Yasonna mengaku, kritikan yang diterima pihaknya soal obral remisi kepada koruptor sebagai hal yang dilematis. Kritikan terhadap obral remisi itu memang menjadi kritikan klasik yang kerap dialamatkan ke Kemenkumham.
"Soal cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan remisi, selama ini Kemenkum HAM selalu dikritik dengan alasan selalu obral remisi khususnya kepada koruptor. Ini dilematis," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2015).
Â
Dia menjelaskan, remisi bisa diberikan asalkan narapidana yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan berhasil dibina. Karena menurut Yasonna, lembaga pemasyarakatan berparadigma sebagai tempat pembinaan.
"Kami ini membina, bukan membinasakan," jelas Yasonna. Yasonna menerangkan, remisi juga bisa mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.
Kritik yang disorot Yasonna adalah permainan uang suap yang dilakukan pihak narapidana untuk mendapatkan remisi. Yasonna mengaku, pihaknya tidak menutup mata terhadap realitas itu dan akan membuat hal serupa tak terulang. ‎
"Kami tak tutup mata. M‎aka kita akan buat pengaduan remisi pembebasan bersyarat dengan sistem online. Kita buat variabelnya, kita buat jangka waktu, dan transparan. Dengan begitu paling tidak akan mengurangi petugas LP mendapat sesuatu (suap)," terang dia.
Selain itu, Yasonna menyatakan, pihaknya bakal membuat seminar soal remisi untuk para jajarannya. Dari seminar tersebut diharapkan, para jajaran di bawah Menkumham bisa mendapat pencerahan sehingga bisa lebih memahami isu obral remisi.
"Kami perintahkan supaya membuat seminar soal perdebatan remisi tentang pembebasan bersyarat. Supaya isunya tidak berulang setiap waktu," tandas Yasonna Laoly. (Mut)
Menkumham: Remisi untuk Koruptor Membuat Dilematis
Dalam rapat tersebut Yasonna mengaku, kritikan yang diterima pihaknya soal obral remisi kepada koruptor sebagai hal yang dilematis.
diperbarui 21 Jan 2015, 14:35 WIBDiterbitkan 21 Jan 2015, 14:35 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly (kanan) mengikuti rapat dengan Komisi II DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2015). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)... Selengkapnya
Advertisement
Video Pilihan Hari Ini
Video Terkini
powered by
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Prabowo: MKGR Simbol Pancasila, Persatuan dan Gotong Royong
Sebentar Lagi Melahirkan, Kiky Saputri Belajar Pumping dari Olivia Alan Istri Denny Sumargo
Mengenal Kampung Sayur di Solo, Kampung Tematik Surganya Sayuran Organik
Ada Peran Pemuda Indonesia Kumpulkan 1000 Anak Muda dari 38 Negara di AYIMUN ke-16 Malaysia
Real Madrid Bantu Indonesia Cetak Calon Bintang Sepak Bola, Latih 200 Anak di Jakarta dan Bali
VIDEO: Ngeyel, Truk Paksa Terobos Perlintasan Kereta Saat Palang Tertutup
Bappebti Bakal Bentuk Bursa Berjangka Nikel
Link Live Streaming Liga Inggris Brentford vs Liverpool di Vidio, Sebentar Lagi Kick-off
Polisi Ungkap Pabrik Narkoba di Depok, 4 Tersangka Diamankan
Belum Kantongi Sertifikat Operator Udara, Kapan Maskapai Baru Fly Jaya Beroperasi?
Anggota DPR Netty Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Ajak Masyarakat Pastikan Kartu BPJS Aktif
Ramai Dibahas, Apa Itu Lavender Marriage yang Dikaitkan dengan Artis Ternama?